Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2012

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:24
Tahun
:2012
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:21 Februari 2012
Tanggal Pengundangan
:21 Februari 2012
Tanggal Berlaku
:21 Februari 2012
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2012 No. 45, TLN No. 5282, LL SETNEG : 10 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5236/pp-no-24-tahun-2012
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Energi dan Sumber Daya Mineral
Subsektor
:
Pertambangan Minerba
Sub Subsektor
:
Perizinan Pertambangan Operasional & Lingkungan Tambang
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kewajiban Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Minerba Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan

Suradiyanto Suradiyanto
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 2019
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v11i1.456
Detail Sumber

PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA SECARA BERKELANJUTAN DI KOTA SAMARINDA

Siti Kotijah
Yuridika Vol. 27 No. 1 2012
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v27i1.287
Detail Sumber

Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat

Afif Syarif, Eko Nuriyatman
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 1 2020
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i1.89
Detail Sumber

URGENSI DIVESTASI SEBAGAI UPAYA DALAM OPTIMALISASI ASET NEGARA

Isrofani, Rona
Spektrum Hukum Vol. 19 No. 2 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v19i2.2831
Detail Sumber

Penegakan Hukum terhadap Kasus Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Pertambangan Nikel

Kanda Ramandana
Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Vol. 1 No. 01 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.25134/savana.v1i01.42
Detail Sumber

Implementasi Hukum Dalam Dampak Penanggulangan Lingkungan Akibat Perusahaan Batubara di kabupaten Batanghari provinsi Jambi

Ternando, Albi, Irawan, Agus
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 16 No. 2 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.782
Detail Sumber

PERGESERAN PARADIGMA HUKUM INVESTASI PERTAMBANGAN

Henry Donald Lbn. Toruan
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 4 No. 2 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v4i2.23
Detail Sumber

Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Rangka Pembinaan, Pengawasan Kegiatan Tambang di Kabupaten Jember

Yuli Winiari Wahyuningtyas
JURNAL RECHTENS Vol. 7 No. 1 2018
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.36835/rechtens.v7i1.369
Detail Sumber

STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

Nur Dewata, Mukti Fajar
Jurnal Media Hukum Vol. 20 No. 2 2013
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v20i2.284
Detail Sumber

IKLIM INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM DUNIA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Suruzki Febrianto
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 6 No. 3 2018
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.29303/ius.v6i3.592
Detail Sumber

ANALISIS HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM ASING DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Khotimatun Nafisah
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 4 No. 2 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v4i2.337
Detail Sumber

IMPLIKASI YURIDIS PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DALAM ASPEK KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Muhammad Iqbal Asnawi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol. 14 No. 1 2019
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33059/jhsk.v14i1.909
Detail Sumber

Berita Terkait

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin
11 Sep 2026

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan serius meskipun telah diatur melalui regulasi perizinan dan sanksi pidana. Permasalahan PETI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pengawasan, faktor sosial ekonomi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam penanganan PETI di Desa Saripi, Kabupaten Boalemo.

Baca selengkapnya
Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi
03 Sep 2026

Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi

Pemerintah meluncurkan proyek PLTS 100 GWp sebagai bagian dari transisi energi, dengan kebutuhan sekitar 24.000 hektare lahan dan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Besarnya skala proyek menuntut kesiapan regulasi, penyediaan lahan, jaringan listrik, serta mekanisme pembiayaan yang jelas agar target pembangunan dapat tercapai.

Baca selengkapnya
Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar
02 Jul 2026

Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim bersama dua bawahannya sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar dalam penerbitan izin pertambangan dan air tanah, dengan barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Memasuki pertengahan Juni 2026, penyidik membuka peluang tersangka baru dan mengisyaratkan perkara dapat melebar ke instansi lain.

Baca selengkapnya
Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah
02 Jul 2026

Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah

Perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022 resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah Mahkamah Agung menolak seluruh kasasi para terdakwa pada 9 Desember 2025. Dengan kerugian negara sekitar Rp300 triliun, terpidana utama Harvey Moeis dipastikan menjalani 20 tahun penjara dan sudah dieksekusi sejak Juli 2025.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.