Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:20
Tahun
:2006
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pertanian & Pangan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Subsektor
:
Sumber Daya Air Tanaman Pangan
Sub Subsektor
:
Konservasi & Pendayagunaan Air Pengendalian Daya Rusak Air Sarana Pertanian
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

ANALISA YURIDIS DESA WISATA KAWASAN JALUR LINGKAR WILIS KABUPATEN TULUNGAGUNG

Retno Sari Dewi
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 2018
52 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v4i1.154
Detail Sumber

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KABUPATEN SLEMAN

Hery Listyawati, Triyanto Suharsono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 24 No. 1 2012
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16151
Detail Sumber

TELAAH SOCIOLEGAL TERHADAP TERWUJUDNYA KEDAULATAN HAK ATAS SUMBER DAYA AIR

Ria Casmi Arrsa
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 4 No. 2 2015
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v4i2.21
Detail Sumber

ANALISIS DOKTRINAL TARAF SINKRONISASI VERTIKAL PENERAPAN NILAI KEADILAN SOSIAL DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

SUTEKI SUTEKI
Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 1 2009
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v16i1.15469
Detail Sumber

PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA AIR SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG EKONOMI

triningsih, anna
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 3 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v17i3.610
Detail Sumber

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Hsb, Ali Marwan, Butar, Hisar Butar
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 4 2016
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v13i4.82
Detail Sumber

DISPUTES JUSTICE, UTILIZATION, AND LEGAL CERTAINTY IN THE PRIVATIZATION OF WATER RESOURCES

Husnan Wadi
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 2 No. 2 2014
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v2i5.167
Detail Sumber

DISPUTES JUSTICE, UTILIZATION, AND LEGAL CERTAINTY IN THE PRIVATIZATION OF WATER RESOURCES

Wadi, Husnan
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 2 No. 5 2014
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v2i5.167
Detail Sumber

Tinjauan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Hartono Hamzah, Said, Abd., Hidayat, Asrul, Fattah, Ibrahim, Hasan, Nurhaedah
Animha Law Journal Vol. 2 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.65675/alj.v2i2.160
Detail Sumber

Berita Terkait

Polri Telusuri Unsur Pidana 25 Merek Beras Fortifikasi yang Tak Sesuai Label
08 Okt 2026

Polri Telusuri Unsur Pidana 25 Merek Beras Fortifikasi yang Tak Sesuai Label

Kementerian Pertanian bersama Bareskrim Polri dan Satgas Pangan menelusuri dugaan tindak pidana dalam peredaran 25 merek beras fortifikasi yang kandungan gizinya tidak sesuai label, dengan target penetapan tersangka dalam satu hingga dua bulan. Izin edar merek-merek tersebut diminta dicabut, produknya ditarik dari pasar, dan Kementan menaksir potensi kerugian konsumen mencapai Rp89 triliun.

Baca selengkapnya
PT Acset Divonis Bersalah dalam Korupsi Tol MBZ, Segini yang Harus Dibayar
02 Jul 2026

PT Acset Divonis Bersalah dalam Korupsi Tol MBZ, Segini yang Harus Dibayar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah kepada PT Acset Indonusa Tbk, emiten konstruksi Grup Astra, dalam kasus korupsi proyek Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek II (Tol MBZ). PT Acset dijatuhi hukuman denda Rp350 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp179,99 miliar. Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Lucy Ermawati pada Rabu, 17 Juni 2026. Putusan ini menjadi salah satu penerapan awal rezim korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yaitu Pasal 603, terhadap sebuah korporasi.

Baca selengkapnya
Kasus Beras Oplosan Berkedok Premium Masih Berlanjut di 2026, Begini Ancaman Pidananya
02 Jul 2026

Kasus Beras Oplosan Berkedok Premium Masih Berlanjut di 2026, Begini Ancaman Pidananya

Kasus dugaan "beras oplosan" dikemas dan dijual sebagai premium dengan harga lebih mahal terus bergulir ke meja hijau sepanjang 2026, dengan berkas sejumlah produsen besar dinyatakan lengkap dan Menteri Pertanian mendesak hukuman berat. Perkara ini menguji penegakan standar mutu dan label pangan melalui jerat UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, hingga tindak pidana pencucian uang.

Baca selengkapnya
Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar
02 Jul 2026

Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dan menahan empat tersangka dugaan korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog Wamena periode 2020–2023, dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp8,93 miliar. Beras program stabilisasi harga diduga dijual menyimpang dari ketentuan, dan selisihnya tidak disetorkan ke negara.

Baca selengkapnya
Sawah Lindung Disulap Jadi Tambak Udang, Pengusaha Batang Jadi Tersangka Pelanggaran Tata Ruang
02 Jul 2026

Sawah Lindung Disulap Jadi Tambak Udang, Pengusaha Batang Jadi Tersangka Pelanggaran Tata Ruang

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah menetapkan seorang pengusaha berinisial AMP sebagai tersangka dugaan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan pelanggaran tata ruang, karena mengubah sekitar 7 hektar sawah dilindungi di Kabupaten Batang menjadi tambak udang vaname komersial. Meski memegang izin usaha, lokasi kegiatan tersangka diduga digeser hingga masuk zona sawah yang dilindungi RTRW, dan negara diperkirakan menanggung biaya pemulihan lahan hingga Rp32 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.