Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2022

Abstrak Peraturan

1. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api yang ditetapkan dengan PP Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api tidak dapat beroperasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan herdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan PP tentang Pencabutan PP Nomor 51 Tahun 2014. 2. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009. 3. PP ini mengatur mengenai pencabutan PP Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

Tentang
:Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:2
Tahun
:2022
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:05 Januari 2022
Tanggal Pengundangan
:05 Januari 2022
Tanggal Berlaku
:05 Januari 2022
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2022/No.5, TLN No. 6758, jdih.setneg.go.id : 3 hlm.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/195874/pp-no-2-tahun-2022
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Kawasan Industri
Sub Subsektor
:
Pengembangan Kawasan Fasilitas & Insentif
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mencabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2014

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Asas‎ Pemisahan Horizontal‎ Hak Atas Ruang Bawah Tanah.

Putri, Maylanda Hariyanto
Yustitiabelen Vol. 11 No. 2 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v11i2.1717
Detail Sumber

Sinkronisasi Pengaturan Kawasan Tempat Penting Bagi Masyarakat Hukum Adat Malind Anim.

Rahman, Ali
Yustitiabelen Vol. 11 No. 2 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v11i2.1450
Detail Sumber

Analisis Pelaksanaan Jaminan Tenaga Kerja Tentang Kecelakaan Kerja dalam Upaya Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Akhwil, Zainul, S, Imam Budi
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 2 2024
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1644
Detail Sumber

Tanggung Jawab Direksi Atas Keputusan Bisnis yang Merugikan Pihak Ketiga dalam Hukum Perseroan Terbatas Indonesia

Damanik, Saka Baja Pratama
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 2 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i2.1497
Detail Sumber

Analisis Yuridis Kompensasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Toha, Imam Sofii, Rahmatiar, Yuniar, Abas, Muhamad, Amaliya, Lia
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1254
Detail Sumber

PERLINDUNGAN PEKERJA DITINJAU DARI KONSEP HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Khairani, Khairani, Gettari, Trie Rahmi, Arnetti, Sri
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 2 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.372
Detail Sumber

PERLINDUNGAN PEKERJA DITINJAU DARI KONSEP HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Khairani Khairani, Trie Rahmi Gettari, Sri Arnetti
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 2 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.372
Detail Sumber

Interdependensi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Sidauruk, Averin Dian Boruna
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 1 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i1.20190
Detail Sumber

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia (Eradication of Human Trafficking Crimes among Indonesian Migrant Wrokers)

Nola, Luthvi Febryka
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 14 No. 2 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v14i2.4110
Detail Sumber

Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru)

Cristiana, Edelweisia
Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.52947/morality.v10i1.422
Detail Sumber

Legal Protection for Fixed-Term Employment (PKWT) Workers Against Unilateral Contract Termination Based on Labor Law from a Labor Law Perspective

Christie, Michelle
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 4 No. 2 2026
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.19435783
Detail Sumber

Problematika Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terkait Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja di Indonesia

Hermawati, Mutiara, S, Suwarsit
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 2 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11217408
Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.