Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Nomor
:17
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:19 Maret 2015
Tanggal Pengundangan
:19 Maret 2015
Tanggal Berlaku
:19 Maret 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2015 No. 60, TLN No. 5680, LL SETNEG : 46 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5581/pp-no-17-tahun-2015
Sektor Utama
:
Pertanian & Pangan
Subsektor
:
Karantina Pertanian
Sub Subsektor
:
Karantina Tumbuhan
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Survival Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Krisis Bahan Pangan di Kota Metro

Safitri, Khansa Kamilia, Firmansyah, Firmansyah, mustaghfiroh, Siti
WAJAH HUKUM Vol. 9 No. 1 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1709
Detail Sumber

Efektivitas Kebijakan Kedaulatan Pangan di Indonesia

Muslih, M
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 1 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1517
Detail Sumber

Penerapan Kebijakan Pemerintah dalam Melaksanakan Kegiatan Ketahanan Pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikoyo Menongo

Imam Syafi’i, Sofia Tri Septiawati
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 3 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.62383/perspektif.v2i3.519
Detail Sumber

Konsep Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pada Masa Pandemi Covid-19

Luhulima, Yusran Baginda, Wattimena, Josina Augustina Yvonne, Peilouw, Johanis Steny Franco
PATTIMURA Legal Journal Vol. 2 No. 1 2023
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/pela.v2i1.7560
Detail Sumber

Food Estate dan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah

Ariani Yestati, Rico Septian Noor
Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.52947/morality.v7i1.190
Detail Sumber

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMENUHUAN KEBUTUHAN PANGAN TERHADAP PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN

Edi Mulyadi Zafar Sodiq, Eki Furqon
Gorontalo Law Review Vol. 5 No. 2 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.32662/golrev.v5i2.2203
Detail Sumber

Berita Terkait

Babak Hukum Beras Oplosan Berlanjut di 2026: Label "Premium" Kini Berbuntut Jerat Pidana
02 Jul 2026

Babak Hukum Beras Oplosan Berlanjut di 2026: Label "Premium" Kini Berbuntut Jerat Pidana

Kasus dugaan "beras oplosan" — beras kualitas medium yang dikemas dan dijual sebagai premium dengan harga lebih mahal terus bergulir ke meja hijau sepanjang 2026, dengan berkas sejumlah produsen besar dinyatakan lengkap dan Menteri Pertanian mendesak hukuman berat. Perkara ini menguji penegakan standar mutu dan label pangan melalui jerat UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, hingga tindak pidana pencucian uang.

Baca selengkapnya
Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar
02 Jul 2026

Kejati Papua Tahan Empat Tersangka Korupsi Beras Bulog Wamena, Negara Rugi Rp8,93 Miliar

Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dan menahan empat tersangka dugaan korupsi penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog Wamena periode 2020–2023, dengan taksiran kerugian negara sekitar Rp8,93 miliar. Beras program stabilisasi harga diduga dijual menyimpang dari ketentuan, dan selisihnya tidak disetorkan ke negara.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.