Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:17
Tahun
:2010
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:28 Januari 2010
Tanggal Pengundangan
:28 Januari 2010
Tanggal Berlaku
:28 Januari 2010
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2010 No. 23, TLN No. 5105, LL SETNEG : 167 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5025/pp-no-17-tahun-2010
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Pendidikan
Subsektor
:
Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan Tinggi
Sub Subsektor
:
Kebijakan & Standar Pendidikan Peserta Didik & Fasilitas Kelembagaan Perguruan Tinggi
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KAJIAN AKADEMIK TENTANG PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SEDANG MENEMPUH TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA

Indrawati Indrawati, Rr. Herini Siti Aisyah
Yuridika Vol. 25 No. 2 2010
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i2.5976
Detail Sumber

KEADILAN DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI

Miftakhul Huda
Yuridika Vol. 32 No. 3 2017
18 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4852
Detail Sumber

Pengaturan Sektor Jasa Pendidikan Indonesia Dalam Kerangka Liberalisasi WTO

Rehulina, Rehulina, Putri, Ria Wierma, Putri, Yunita Maya
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 15 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2071
Detail Sumber

Pengaturan Sektor Jasa Pendidikan Indonesia Dalam Kerangka Liberalisasi WTO

Rehulina Rehulina, Ria Wierma Putri, Yunita Maya Putri
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 15 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2071
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Giant Supermarket Sebagai Korban Pemutusan Hubungan Kerja

Tambunan, Joy Catherine Carina, Wahdah, Azzhara Nikita, A, Annisa, Prawira, Rio Nusa
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 2 No. 2 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.11399390
Detail Sumber

Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Yang Berimplikasi Pidana

Hariyanto Hariyanto, Rodliyah Rodliyah, Rina Khairani Pancaningrum
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 15 No. 1 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v15i1.441
Detail Sumber

Perlindungan Hukum Terhadap Pendidik Dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Mia Kusuma Fitriana
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 2016
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v1i1.2418
Detail Sumber

Perubahan Sistem Kebijakan Pendidikan Tinggi Dalam Dimensi Pendidikan Hukum

Alfalachu Indiantoro
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol. 1 No. 2 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.30651/justitia.v1i2.1161
Detail Sumber

REKONSTRUKSI NORMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULNGAN PLAGIARISME SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS AKADEMIK

Siti Bin Zulaekhah, Siti As’adah Hijriwati, Achmad Soeharto
Jurnal Media Hukum Vol. 20 No. 2 2013
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.18196/jmh.v20i2.264
Detail Sumber

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2009 TERKAIT DENGAN POGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Ni Nyoman Budi Sentana
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 3 No. 3 2014
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p08
Detail Sumber

KETENTUAN HUKUM TENTANG USIA CALON PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR BERDASARKAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DAERAH KOTA DENPASAR)

Made Suksma Prijandhini Devi Salain
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 5 No. 4 2016
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p08
Detail Sumber

SEBUAH TINJAUAN TERKAIT HAK DASAR KAUM DIFABEL DALAM BINGKAI KESETARAAN WARGA NEGARA

Rahmad Rahmad
El-Mashlahah Vol. 9 No. 2 2019
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.23971/maslahah.v9i2.1349
Detail Sumber

Berita Terkait

Sekolah Rakyat, Sekolah untuk Siapa? Menilik Batas Affirmative Action dalam Pemenuhan Hak Pendidikan
03 Sep 2026

Sekolah Rakyat, Sekolah untuk Siapa? Menilik Batas Affirmative Action dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan. Namun, kebijakan afirmatif ini juga memunculkan pertanyaan mengenai potensi stigma, segregasi sosial, serta perlindungan anak dalam sistem pendidikan berbasis asrama.

Baca selengkapnya
Klausul Desentralisasi Asimetris di RUU Sisdiknas, Pusat Bisa Ambil Alih Sementara Pendidikan Daerah yang Tertinggal
02 Jul 2026

Klausul Desentralisasi Asimetris di RUU Sisdiknas, Pusat Bisa Ambil Alih Sementara Pendidikan Daerah yang Tertinggal

Kemendikdasmen mengusulkan konsep "desentralisasi asimetris" dalam RUU Sisdiknas yang membuka peluang pemerintah pusat mengambil alih sebagian atau seluruh kewenangan pengelolaan pendidikan daerah yang gagal memenuhi standar layanan minimal. Usulan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR pada 23 Juni 2026 ini memicu perdebatan hukum karena bersinggungan langsung dengan prinsip otonomi daerah dan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan.

Baca selengkapnya
Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook
02 Jul 2026

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memvonis mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dengan pidana penjara 10 tahun dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek, Selasa (30/6/2026). Nadiem dinyatakan terbukti bersalah pada dakwaan subsider. Selain pidana penjara, ia dijatuhi denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp809 miliar. Atas putusan tersebut, Nadiem menyatakan akan mengajukan banding.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.