Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2014

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan

:Peraturan Perundang-undangan

Instansi / Pemrakarsa

:Indonesia, Pemerintah Pusat

Bentuk

:Peraturan Pemerintah

Nomor

:12

Tahun

:2014

Tempat Penetapan

:Jakarta

Tanggal Penetapan

:14 Februari 2014

Tanggal Pengundangan

:14 Februari 2014

Tanggal Berlaku

:15 Maret 2014

Status

:Tidak Berlaku

Bahasa

:Bahasa Indonesia

Lokasi

:Pemerintah Pusat

Sumber

:LN. 2014 No. 36, TLN No. 5506, LL SETNEG : 7 HLM

URL Sumber

:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5449/pp-no-12-tahun-2014

Sektor Utama

Keuangan, Moneter, dan Fiskal

Subsektor

Perpajakan Nasional

Sub Subsektor

PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP)

Dokumen (Lampiran)

: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Utilization of Conservation Forest Areas in Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang in The Perspective of Natural Tourism Entrepreneurship Permits

Sudiantara, I Gusti Bagus, Astara, I Wayan Wesna, Senastri, Ni Made Jaya

Jurnal Hukum Prasada Vol. 11 No. 2 2024

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22225/jhp.11.2.2024.104-110

Detail Sumber

Praktik Pendayagunaan Dana Zakat Infak dan Sedekah Melalui Program Kesehatan (Studi Kasus di Yayasan Rahmatan Lil Alamin Jakarta Timur)

Rose Dina Fitriyah, Irvan Iswandi

Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2 No. 07 2023

3 Peraturan Terhubung DOI: 10.58812/jhhws.v2i07.480

Detail Sumber

Berita Terkait

02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya

02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.