Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

1. Peraturan Pemerintah ini bermaksud untuk melaksanakan putusan Dewan Menteri di dalam sidangnya ke 20 pada tanggal 28 Nopember 1950, yang bunyinya sebagai berikut: "Kabinet memutuskan meninjau kembali Peraturan Pemerintah R.I.S. dulu No. 15 tanggal 12 Juli 1950 (Lembaran Negara No. 44 tahun 1950) oleh karena tugas Biro Rekonstruksi Nasional adalah lebih luas dari pada tugas Biro Demobilisasi Nasional".
2. Biro Demobilisasi Nasional yang didirikan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1950 diberi tugas memungkinkan kembalinya mereka yang oleh Menteri Pertahanan ditunjuk untuk didemobilisir ke dalam masyarakat dengan jalan peralihan teratur serta dipandang dari sudut sosial-ekonomi dapat dipertanggung jawabkan(pasal 4 ayat 1).
3. Terang dari pemberian tugas itu, bahwa yang diurus oleh Biro Demobilisasi Nasional hanya gedemobiliseerden saja.
4. Kini Pemerintah menghadapi soal yang lebih luas dari pada soal gedemobiliseerden, yaitu soal yang mengenai nasib pada masa ini dan nasib dikemudian hari dari pada gedemobiliseerden, gerasionaliseerden tentara di luar informasi, tentara yang berada di training sentra dan juga bekas anggota-anggota badan-badan perjuangan bersenjata. Adapun yang dimaksud "badan-badan perjuangan bersenjata" adalah: badan-badan atau organisasi-organisasi rakyat yang didirikan antara tanggal 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 (Penyerahan kedaulatan) yang bertujuan memperjuangkan Kemerdekaan Nasional dengan menggunakan senjata.
5. Pemerintah menganggap dirinya berkewajiban melahirkan dan mewujudkan penghargaannya kepada mereka semua itu sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan nasional. Di dalam masa yang silam mereka itu merupakan tenaga yang berjuang dengan senjata untuk mencapai kemerdekaan nasional; setelah kemerdekaan nasional tercapai maka kepada mereka perlu diusahakan kesempatan untuk mengisi kemerdekaan itu dengan menjalankan usaha-usaha yang teratur untuk memperkuat dan membangun Indonesia.
6. Dengan demikian nyata, bahwa tugas Biro Demobilisasi Nasional kurang luas dan perlu dibentuk suatu organisasi baru yang lebih luas tugasnya, yakni yang dinamakan tugas Rekonstruksi Nasional.
7. Oleh karena Rekonstruksi Nasional ini selain mengurus nasib orang-orang termaksud di atas pada masa ini, juga perlu memikirkan nasib mereka di kemudian hari, maka harus diadakan "werkobjecten" untuk melatih bekerja mereka dan kemudian diusahakan lapangan pekerjaan bagi mereka dalam masyarakat. Karena tugas yang sekian luasnya itu mengenai kewajiban beberapa Kementerian, maka Rekonstruksi Nasional ini sudah selayaknya diselenggarakan secara "interdepartementaal".
8. Bersandarkan atas itu maka perlu diadakan "Dewan Rekonstruksi Nasional" di bawah pimpinan Perdana Menteri, dewan mana beranggota Menteri-menteri yang akan bersangkutan langsung kewajibannya dengan usaha rekonstruksi nasional ini.
9. Untuk menyelenggarakan rencana-rencana dan putusan-putusan Dewan tersebut dibentuk suatu Biro Rekonstruksi Nasional yang bersifat interdepartemental pula.
10. Di mana dianggap perlu, di Propinsi dan di daerah-daerah yang lebih kecil dari Propinsi dibentuk suatu Badan Penyelenggara usaha Rekonstruksi, terdiri dari Kepala daerah(atau seorang Wakil yang ditunjuk olehnya) sebagai Ketua dan sebagai anggota pemimpin-pemimpin jawatan-jawatan di daerah itu yang dapat memberi bantuan kepada usaha rekonstruksi. Jika disesuatu daerah ada kantor cabang Biro Rekonstruksi Nasional, kantor ini melakukan pekerjaan sehari-hari dari Badan Penyelenggara Usaha-usaha Rekonstruksi itu.
11. Selanjutnya perlu diterangkan, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah ini hanya dicantumkan pokok-pokok sebagai dasar pekerjaan rekonstruksi nasional; adapun cara bekerja dan organisasi selanjutnya akan diatur oleh Dewan Rekonstruksi Nasional.