Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:11
Tahun
:2017
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:30 Maret 2017
Tanggal Pengundangan
:07 April 2017
Tanggal Berlaku
:07 April 2017
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2017 No. 63, TLN No. 6037, LL SETNEG : 198 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5831/pp-no-11-tahun-2017
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
ASN
Sub Subsektor
:
Manajemen & Formasi ASN
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

1. Untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2. Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah ini berisi ketentuan mengenai beberapa perubahan dalam ketentuan Manajemen PNS yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan Presiden, kedudukan Jabatan Fungsional (JF), mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), penugasan PNS, pengembangan kompetensi, Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Fungsional yang diberhentikan sementara, dan ketentuan penyetaraar: jabatan akibat dari penataan birokrasi.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT

sinatra Gunawan
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 2018
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v10i1.266
Detail Sumber

Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hadis tentang Larangan Berambisi pada Jabatan

Farikhah, Dina Salma Nor, Laila, Nurul, Khamim, Khamim
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 3 No. 2 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.30762/vjhtn.v3i2.573
Detail Sumber

Convention on The Rights of Persons With Disabilities: Efforts to Fulfill Human Rights for Access to Workers with Disabilities

Situmorang, Ave Agave Christina, Kusuma, Winanda
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 4 No. 2 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v4i2.23674
Detail Sumber

Implikasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sirieli Bawamenewi, Yuslim, Khairani
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 10 No. 1 2026
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/nzrz9c84
Detail Sumber

Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024

Zohan, Rt. Ima Muharomah Ibnu, Fuqoha, Hasuri
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 2 2025
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/23nsvd38
Detail Sumber

Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri

Jacoba F X Kelbulan, Saartje Sarah Alfons, Hendry John Piris
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 7 2022
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v2i7.1134
Detail Sumber

PROSEDUR PEMILIHAN DAN KEWENANGAN PEJABAT KEPALA DAERAH PADA KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENJELANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA SERENTAK PADA 2024

Sangaji, Muhamad kautsar
Supremasi Hukum Vol. 20 No. 01 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/sh.v20i01.3547
Detail Sumber

The Regional Government Leaders Ambiguous Position and Political Influence in Indonesia’s Civil Servant Management

Hardenta, Alif Duta
South East Asian Journal of Advanced Law and Governance Vol. 1 No. 1 2024
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/seajalgov.v1i1.10153
Detail Sumber

Upaya Administratif Sengketa Antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Fitri, Lezi, Manik, Jeanne Darc Noviayanti, Rosdiana, Ita
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 17 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3649
Detail Sumber

Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil : Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil

Abdul Aziz Nasihuddin, Salsabil, Hilda Halnum
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 19 No. 1 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/sf1gaf24
Detail Sumber

Upaya Administratif Sengketa Antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lezi Fitri, Jeanne Darc Noviayanti Manik, Ita Rosdiana
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 17 No. 1 2023
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v17i1.3649
Detail Sumber

SURAT KEPUTUSAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KRITERIA JAMINAN PADA PERJANJIAN KREDIT (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sragen)

Putri, Rakhel Luckyana, Pranoto, '
Privat Law Vol. 9 No. 2 2021
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v9i2.60051
Detail Sumber

Berita Terkait

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.