Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:102
Tahun
:2000
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Standar Nasional
Sub Subsektor
:
Sertifikasi & SNI Pengujian & Metrologi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menjamin Mutu Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Rotua Nainggolan, Faizah Bafadhal
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 2021
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11345
Detail Sumber

Tijauan Hukum Yang Menyediakan Bisnis Menggunakan Stiker SNI Pada Helm Tanpa Mengenai Badan Standarisasi

Rildo Rafael Bonauli, Sandy Thrisna Manueln Situmeang
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 1 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v4i1.174
Detail Sumber

Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Riza, Dola, AS, Boiziardi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 2 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/dwq1fh37
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI

Tanjung, Akbar Kharisma
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i1.243
Detail Sumber

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI

Akbar Kharisma Tanjung
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 6 No. 1 2022
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v6i1.243
Detail Sumber

Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi Tidak Berstandar Nasional Indonesia di Kota Banda Aceh

Liza Wahyuni, Nining Aja, Setyowati, Rofah, Rastra Samara, Muchlas
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1875
Detail Sumber

Perlindungan Konsumen Pakaian Bayi Tidak Berstandar Nasional Indonesia di Kota Banda Aceh

Nining Aja Liza Wahyuni, Rofah Setyowati, Muchlas Rastra Samara
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v15i2.1875
Detail Sumber

PENGAWASAN PEMOTONGAN AYAM DI RUMAH POTONG HEWAN MAGETAN OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MAGETAN

ADAM BAGAS PAMBUDI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.20090
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAWASAN PRODUK HORTIKULTURA IMPORDI SURABAYA

DIAN SURYA RAHMAWATI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2015
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v2i2.13932
Detail Sumber

PENGAWASAN PEMOTONGAN AYAM Â DI RUMAH POTONG HEWAN MAGETAN OLEH DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MAGETAN

BAGAS PAMBUDI, ADAM
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.20090
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAWASAN PRODUK HORTIKULTURA IMPORDI SURABAYA

SURYA RAHMAWATI, DIAN
Novum : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2015
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v2i2.13932
Detail Sumber

PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Inosentius Samsul
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 6 No. 2 2015
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v6i2.253
Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.