Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:1
Tahun
:2020
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:06 Januari 2020
Tanggal Pengundangan
:08 Januari 2020
Tanggal Berlaku
:08 Januari 2020
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2020/NO.2, TLN NO.6453, JDIH.SETKAB.GO.ID : 35 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/130710/pp-no-1-tahun-2020
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Kawasan Industri Penanaman Modal & Perizinan Berusaha
Sub Subsektor
:
Pengembangan Kawasan Fasilitas & Insentif Fasilitas & Insentif Penanaman Modal Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Evaluasi Kerangka Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat (Evaluation of the Legal Framework for Handling the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Emergency Constitutional Law)

Novianto Murti Hantoro
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 12 No. 2 2021
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v12i2.2359
Detail Sumber

STIMULUS EKONOMI SEKTOR PERBANKAN DALAM MENGHADAPI PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI INDONESIA

Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 2020
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v4i1.2781
Detail Sumber

Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia

Muhammad Syukur
Jurnal Suara Hukum Vol. 2 No. 2 2020
17 Peraturan Terhubung DOI: 10.26740/jsh.v2n2.p184-214
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KOTA MEDAN

Martina Nurchani
Jurnal Perspektif Hukum Vol. 3 No. 2 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35447/jph.v3i2.614
Detail Sumber

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGGUNAAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DI DALAM NEGERI (STUDI KASUS DI KOTA SINGARAJA)

Vivi Sandra, ardhya, si ngurah, landrawan, i wayan
Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 4 No. 4 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.23887/jih.v4i4.5041
Detail Sumber

FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19

Sufiarina, Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
Detail Sumber

FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19

Sufiarina, Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
Detail Sumber

FORCE MAJEURE DAN NOTOIR FEITEN ATAS KEBIJAKAN PSBB COVID-19

Sufiarina, Wahyuni, Sri
Jurnal Hukum Sasana Vol. 6 No. 1 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.31599/sasana.v6i1.209
Detail Sumber

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Parapat, Yon Tado Wali Manda
Jurnal Esensi Hukum Vol. 2 No. 2 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.35586/esensihukum.v2i2.29
Detail Sumber

IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2020 TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN POTENSI RISIKO LIKUIDITAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MELALUI PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK

Setyo Karno Widigdo
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 1 2020
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/jbmh.v5i1.34
Detail Sumber

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism

Irma Dwi Fahriyani, Ardiya Megawati, Christian Tangketasik, Yoga Alfiansyah
Jurisprudence Vol. 10 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.13037
Detail Sumber

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Berdasarkan Perspektif Aliran Legal Positivism

Fahriyani, Irma Dwi, Megawati, Ardiya, Tangketasik, Christian, Alfiansyah, Yoga
Jurisprudence Vol. 10 No. 2 2020
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/jurisprudence.v10i2.13037
Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.