Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Data tidak tersedia
Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Presiden
Bentuk Singkat
:Perpres
Nomor
:111
Tahun
:2022
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:Data tidak tersedia
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Administrasi Pemerintahan & Pembangunan
Subsektor
:
Kelembagaan Negara Perencanaan Pembangunan
Sub Subsektor
:
Struktur & Organisasi Dokumen Perencanaan
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!

Paper Terkait

Feminism in Legislation: The Urgency of Legal Reform to Enhance Women's Representation in Indonesia's Legislative Institutions

Aidatul Fitriyah
Sinergi International Journal of Law Vol. 3 No. 2 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.61194/law.v3i2.746
Detail Sumber

PERAN HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs)

Susetio, Wasis, Azis, Rizka Amelia, Saragih, Horadin, Bertha, Anna
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Vol. 21 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.47007/lj.v21i2.7928
Detail Sumber

Implementing Sustainable Development Goals To Achieve Community Welfare: Optimising Presidential Decree 111/2022

Ginting, Yuni Priskila, Indradewi, Astrid Athina, Kartiko, Nafis Dwi, Hanunisa, Salma Zhafira
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v12i4.880
Detail Sumber

Implementing Sustainable Development Goals To Achieve Community Welfare: Optimising Presidential Decree 111/2022

Yuni Priskila Ginting, Astrid Athina Indradewi, Nafis Dwi Kartiko, Salma Zhafira Hanunisa
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.35335/legal.v12i4.880
Detail Sumber

ESG DAN TATA KELOLA HILIRISASI CRITICAL MINERALS: MAMPUKAH INFRASTRUKTUR HUKUM INDONESIA MENJAMIN KEBERLANJUTAN DAN KEADILAN?

Baskoro, Aji
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 14 No. 1 2025
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v14i1.2069
Detail Sumber

PEMBANGUNAN DESA MANDIRI ENERGI MELALUI BUM DESA: UPAYA MENCAPAI AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY DARI GRASROOT MOVEMENTS

Winarsi, Sri, Nugraha, Xavier, Wibisono, Angelica Milano Aryani
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 11 No. 3 2022
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i3.1023
Detail Sumber

Studi Kasus Pengaturan Green Banking dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Peluang dan Tantangan

Arista Nadiariani, Naura Fairusyifa Tridewo, Kasyifa Alifya Anfasha, Diffa Aulia Putri Syadena, Dahlia Bunga Rembulan, Lindryani Sjofjan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 8 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1487
Detail Sumber

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PRINSIP EKONOMI BIRU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN

zimtya zora
jurnal hukum das sollen Vol. 11 No. 2 2025
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4802
Detail Sumber

Optimalisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Pinggiran Kota Palembang yang Berkelanjutan

Irsan, Irsan, Utama, Meria, Idris, Akhmad
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vol. 14 No. 1 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p14
Detail Sumber

CAN ISLAMIC PHILANTHROPHIC INSTITUTIONS IN INDONESIA ACHIEVE SDGs? An Emipirical Legal Research

Syamsuri, Syamsuri, Jakiyudin, Ahmad Havid, Cahyani, Meitria
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 15 No. 2 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.18860/j.v15i2.29019
Detail Sumber

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP) IN OVERCOMING BUDGETARY AND BUREAUCRATIC BARRIERS IN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN INDONESIA

Kurdi, Polem, Irfan
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.38836
Detail Sumber

Eksplorasi Kebijakan dan Hukum Tentang Green Economy ditinjau dengan Islamic Legal Maxims di Indonesia

Kamaluddin, Imam, Setiawan, Bagus, Jakiyudin, Ahmad Havid
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i1.6465
Detail Sumber

Berita Terkait

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029
03 Sep 2026

AI ikut berkampanye: Tantangan Pemilu 2029

Penggunaan AI menjadi tantangan baru bagi Pemilu 2029 karena deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memanipulasi pemilih. Fenomena ini telah terjadi di Taiwan pada Pemilu 2024, sementara aturan Pemilu Indonesia belum secara spesifik mengatur konten politik berbasis AI. Karena itu, diperlukan AI disclosure melalui pelabelan konten yang dibuat atau dimodifikasi secara material menggunakan AI, demi menjamin transparansi bagi pemilih.

Baca selengkapnya
PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai
02 Jul 2026

PPPK dan Honorer Tak Boleh Diberhentikan, DPR-Pemerintah Sepakati Relaksasi Belanja Pegawai

Komisi II DPR bersama pemerintah menyepakati bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, dan honorer yang telah diangkat tidak boleh diberhentikan. Kesepakatan ini berlaku meski daerah terbentur batas belanja pegawai 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai jalan keluar, masa transisi penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah akan diperpanjang melalui Undang-Undang APBN.

Baca selengkapnya
Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK
02 Jul 2026

Nasib PPPK dan Revisi UU ASN Jadi Sorotan, DPR Dorong Pembiayaan lewat APBN dan Pemerintah Terikat Putusan MK

Persoalan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK Paruh Waktu di daerah kembali mengemuka. DPR mendorong agar pembiayaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat desakan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat bersamaan, pemerintah terikat dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban membentuk lembaga pengawas sistem merit yang independen dan prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.