PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 1977

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud untuk memberi landasan hukum atas pemungutan retribusi bagi Perusahaan-Perusahaan Swasta Nasional di bawah wewenang Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana di maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1962 tentang: Penyerahan Tugas dan Wewenang serta Penyerahan Perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat tanggal 28 Juli 1964 Nomor 207/SK/VII/64 tentang: Penyaluran Perusahaan-perusahaan Industri yang termasuk wewenang menteri Perindustrian Rakyat. Perlu diketahui bahwa selama ini Pemerintah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan tarip retribusi dan memungutnya dari Perusahaan Industri Swasta Nasional di maksud berlandaskan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, dan karena itu sesuai yang di maksud dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka penetapan tarip retribusi dan pemungutannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Penetapan besarnya tarip retribusi dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian tanggal 30 Juni 1975 Nomor 393/M/SK/6/1975 tentang: Penyempurnaan tarip biaya pembinaan perusahaan industri dalam lingkungan Direktorat jenderal Aneka Industri dan Kerajinan (d/h Direktorat Jenderal Perindustrian Ringan dan Kerajinan Rakyat). Selain hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah ini juga memuat ketentuan keharusan penambahan retribusi dari jumlah retribusi yang seharusnya dibayar dengan suatu persentase terhadap suatu Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajiban yang diharuskan serta memuat ancaman pidana. Ketentuan pidana tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menegakkan ketentuan hukum dalam Peraturan Daerah ini.