PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 1991
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu mengupayakan sumber dananya melalui pemberian Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.
bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu menetapkan pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan Pengawasannya;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Pemerintahan Desa;
9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
10.
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian sebagian/Bantuan dan pemberian sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
11.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 1988 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
MEMUTUSKAN:
menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
b.
Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
c.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Tengah;
d.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
e.
Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979;
f.
Pajak dan Retribusi adalah Pajak dan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 2
(1)
Pemerintah Daerah memberikan sumbangan dan bantuan sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5%(lima perseratus) kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang penggunaannya diarahkan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
(2)
Pemberian Sumbangan dan bantuan dimaksud ayat(1) Pasal ini dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan dianggarkan pada pengeluaran rutin.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan dianggarkan pada pengeluaran rutin adalah pengeluaran ganjaran, subsidi/Sumbangan kepada Daerah bawahan.
Pasal 3
Penerimaan sumbangan dan bantuan sebagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Anggaran Kelurahan tiap Tahun Anggaran.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 4
Tata cara pembagian dan penyaluran pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud Pasal 2 ayat(1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
Penjelasan Pasal:
Pembagian dan penyaluran berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Agustus 1990 Nomor 973/2823/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 dan 50 Tahun 1990 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Januari 1991 Nomor 973/014/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan PERMENDAGRI Nomor 8 Tahun 1990 dan KEPMENDAGRI Nomor 98 Tahun 1990.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5
Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal: 24 Desember 1991
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA
ttd
Drs. H. SOEKORAHARDJO ISMAIL
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
ttd
SOEWARDI
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Penjelasan Umum
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor 50 Tahun 1990 dan tanggal 15 Desember 1990 Nomor 98 Tahun 1990 menetapkan antara lain Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II memberikan Sumbangan dan Bantuan Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan pemberian sumbangan dan bantuan dana tersebut yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Paper Terkait
Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.
Berita Terkait
02 Jul 2026
Pemerintah Dorong Harmonisasi UU Agraria dan Kehutanan; 25.468 Desa Terjepit Status Kawasan Hutan
Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Kehutanan setelah mengungkap bahwa 25.468 desa berada di wilayah yang terindikasi kawasan hutan, sebuah persoalan tumpang tindih yang langsung tercermin dalam kasus konflik lahan vs hutan lindung di Pasangkayu, Sulawesi Barat, yang dibahas DPR pekan ini. Isu ini menyentuh kepastian hukum atas hak tanah jutaan warga dan menjadi salah satu simpul krusial dalam pembahasan revisi UU Kehutanan.
Revisi UU Kehutanan Digodok, ATR/BPN Dorong Penyelesaian Tumpang Tindih Hak Atas Tanah dan Kawasan Hutan
Di tengah pembahasan Revisi UU Kehutanan di Badan Legislasi DPR, Kementerian ATR/BPN mendorong harmonisasi UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960) dengan UU Kehutanan (UU No. 41/1999) untuk menuntaskan tumpang tindih penguasaan tanah dan kawasan hutan. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan wajib melalui empat tahap sesuai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi — persoalan yang menentukan kepastian hukum atas jutaan bidang tanah, termasuk lahan berhak (HGU/hak milik) yang belakangan masuk klaim kawasan hutan.
Harap baca dan setujui ketentuan penggunaan sebelum melanjutkan.
Peta Hukum adalah platform informasi dan teknologi hukum.
Informasi yang tersedia bukan nasihat hukum profesional dan tidak menggantikan konsultasi dengan advokat atau sumber resmi pemerintah.
Anda tetap bertanggung jawab untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum menggunakannya
untuk kepentingan hukum, akademik, administratif, atau pengambilan keputusan lainnya.
Penting:
Tindakan mengklik tombol persetujuan merupakan bentuk pernyataan kehendak yang sah dan mengikat secara hukum.
Persetujuan tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah pada dokumen tertulis sehingga menimbulkan hubungan kontraktual antara Pengguna dan Perusahaan.
