PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 1984

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberikan landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk melakukan penagihan atas Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat paksa dalam rangka mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Daerah. Penagihan atas Pajak dan Retribusi daerah dengan Surat Paksa sangat diperlukan untuk memaksa para penanggung Pajak dan Retribusi Daerah yang lalai dan atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dengan demikian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tidak dirugikan karena berkurangnya pajak yang masuk ke Kas Daerah. Adanya Surat Paksa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini timbul dari pengalaman bahwa kenyataannya masih dijumpai adanya sementara penanggung Pajak Daerah yang sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya. Padahal Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang harus selalu diusahakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk melaksanakan Pembangunan. Sehubungan dengan itu maka sebagai perwujuan dari otonomi nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka menjadi kewajiban Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk mengatur Rumah tangganya sendiri dalam usaha pelaksanaan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna termasuk urusan urusan yang telah menjadi urusan rumah tangganya yaitu Pajak Daerah. Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 telah diatur cara-cara penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa. Karena pada hakekatnya pelaksanaan penagihan dengan paksa yang diatur di Jawa Tengah sama seperti halnya pada pelaksanaan penagihan Pajak Negara, maka pengaturannya didalam Peraturan Daerah ini dengan cara mutatis mutandis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959.