PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1984

I. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka meningkatkan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, diperlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat Jawa Tengah itu sendiri. Sebagai usaha untuk menggalang masyarakat agar secara sadar dan penuh tanggung jawab melibatkan diri dalam gerak dan iramanya pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlunya adanya Motto Daerah sebagai daya pendorong dan penggerak.
Bahwa Motto Daerah yang berbunyi "Prasetya Ulah Sakti Bhakti Praja" yang dikumandangkan dan disebarluaskan pada tahun yang lalu, benar-benar dapat menggugah dan menumbuhkan kegairahan dan semangat dari masyarakat Jawa Tengah dalam berpartisipasi melaksanakan pembangunan dengan sikap "rumangsa melu handarbeni, wajib melu hangrungkebi, mulat sarira hangrasa wani".
Oleh karena dengan adanya Motto Daerah tersebut ternyata secara positif dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk kepentingan dan tujuan peningkatan pembangunan, perlu dimantapkan dan diberikan landasan hukum yang kuat dalam Peraturan Daerah.
Namun kita sadari bersama, bahwa Motto Daerah tersebut erat sekali kaitannya dengan Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah oleh karena itu pengaturannya perlu dipadukan dalam satu Peraturan Daerah yang mendasarkan pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1965 tentang Penetapan Lambang Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1965 Nr. 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1966 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1967 Nr. 3), Nomor 2 Tahun 1966 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1967 Nr. 4) dan Nomor 7 Tahun 1967 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A 1967 Nr. 8), perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1: Cukup jelas.
Pasal 2: Cukup Jelas.
Pasal 3: Bentuk Kundi Amerta. Jika Negara-Negara dan Daerah-daerah (baik di dalam maupun di luar negeri) kebanyakan mengambil suatu bentuk perisai (Jawa "Tameng") sebagai bentuk daun lambangnya, maka Daerah Jawa Tengah sebagai bentuk Lambang memilih bentuk Kundi Amerta, yaitu suatu wadah zat cair yang kecil mungil dan mempunyai bentuk dasar segi lima, bentuk mana di sini dipakai guna melambangkan falsafah Negara Pancasila. Kundi Amerta dikenal dalam pewayangan sebagai suatu wadah kecil berisi zat cair keramat, disebut "minyak tala" atau "banyu panguripan", yang berarti khasiat "lepas dari pati" bagi pembawanya. Maka dengan menggunakan bentuk tersebut (Kundi Amerta = segi lima = Pancasila) sebagai bentuk dasar daun lambang, yang merupakan bagian yang terpenting dari lambangnya sendiri, berarti Daerah Jawa Tengah dengan berjiwat Pancasila mempunyai sifat "lepas dari pati", langsung, kekal, abadi serta ulet dalam segala usaha atau perjuangannya dalam bidang apapun.
Laut. Warna biru adalah lambang "Kedamaian" dan laut bergelombang tiga berwarna putih melambangkan kehidupan masyarakat di Jawa Tengah yang penuh dinamika, kejujuran dan kesucian.
Candi Borobudur. Dengan tidak mengurangi arti dari pada motif-motif yang lain yang terdapat di dalam Lambang ini, maka Borobudur adalah satu-satunya motif yang paling khas menunjukkan ciri kepribadian Daerah Jawa Tengah. Adalah bukan suatu kebetulan belaka bahwasanya bangunan yang megah ("monumental") dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi serta termashur di seluruh dunia itu, terletak di Jawa Tengah. Suatu bukti kreasi daya cipta dan daya karya yang maha besar dari nenek moyang rakyat Jawa Tengah. Dalam Sejarah disebut sebut nama "Guna Dharma" sebagai penciptanya. Demi kesederhanaan maka yang dilukiskan disini hanya bagian yang teratas saja dari bangunan itu, terdiri dari stupa induk dan 6 buah stupa kecil-kecil, cukup untuk dikenal dari jarak jauh. Seperti diketahui bagian teratas dari Borobudur itu yang dinamakan "Arupadhatu" terdiri dari 1 stupa induk yang besar dikelilingi oleh 72 buah stupa kecil ("dagoba") tersusun dalam 3 lingkaran sehingga gambar Borobudur yang terlukis dalam lambang ini dapat dianggap sebagai "irisan" ("doorsnede") dari bagian yang teratas (Arupadhatu) itu. Sebagai warna dipilih warna hitam, yang merupakan warna alam atau yang mendekati warna alamnya dari bangunan yang seluruhnya terdiri dari batu itu. Lagi pula warna hitam yang berani "keabadian" adalah cocok benar dengan ciri Borobudur yang sudah membuktikan keabadiannya.
Gunung Kembar. Dengan adanya Gunung Kembar ini dapat dimaksudkan si kembar "Merbabu-Merapi" atau Sindoro-Sumbing", kedua pasangan nama-nama Gunung di Jawa Tengah yang masing-masing sering disebut dalam satu nafas, sehingga adanya gunung kembar di dalam lambang ini menunjukkan pula ciri khas kejawa tengahan. Lagi pula Gunung Kembar mengandung atau merupakan simbolik falsafah nenek moyang kita, yaitu bapa-biyung, lanang wadon, lingga-yoni, siang-malam dan seterusnya. Pemberian warna kuning emas kepada gunung mengandung arti bahwa Daerah Jawa Tengah yang bergunung-gunung itu menyimpan/mengandung banyak kekayaan alam yang perlu terus diusahakan pemanfaatannya demi kemakmuran/kesejahteraan rakyat di Jawa Tengah.
Bambu Runcing. Bambu runcing dikenal oleh kawan dan lawan sebagai senjata rakyat yang "ampuh" pada waktu pecahnya revolusi dan dalam masa-masa permulaan berkobarnya revolusi sewaktu barisan-barisan pertahanan rakyat belum teratur dan belum mempunyai alat-alat senjata yang modern. Maka pada tempatnyalah untuk memilih bambu runcing sebagai lambang kepahlawanan/kesatriaan rakyat. Warna kuning (emas) yang diberikan kepada bambu runcing adalah kecuali sesuai dengan warna alamnya-pun arti warna tersebut (keluhuran/keagungan) adalah serasi dengan peranan alat senjata itu sendiri yang lebih membuktikan keampuhannya dalam perjuangan rakyat dalam membela/mempertahankan, kehormatan/keluhuran Bangsa dan Negara.
Pasal 4: Lihat penjelasan Pasal 3.
Pasal 5: Semua warna yang dipakai di dalam Lambang Daerah ini adalah warna yang digemari oleh rakyat Jawa Tengah.
Pasal 6: Lihat Penjelasan Umum.
Pasal 7: Cukup jelas.
Pasal 8: Cukup jelas.
Pasal 9: Dalam penggunaan dimaksud dalam sub a, jika tidak ada bahan pewarna kuning emas, maka dipakai warna kuning kunyit. Yang dimaksud dengan "satu warna" dalam sub b dan c Pasal ini ialah setiap warna yang dikehendaki. Yang dimaksud dengan bentuk relief, misalnya yang berujud ukir-ukiran dari kayu atau cor-coran dari logam.
Pasal 10: Sudah selayaknya bahwa bangunan-bangunan yang tersebut dalam Pasal ini, pertama-tama diharuskan dipasang Lambang Daerah ini.
Pasal 11: Cukup jelas.
Pasal 12: Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara ditentukan menurut urutan keutamaannya ialah Nomor 1 Lambang Negara, Nomor 2 Gambar Presiden. Maka sudah selayaknya jika Lambang Daerah mendapat tempat utama nomor 3, apabila ketiga benda tersebut dipasang bersama-sama dalam satu ruangan.
Pasal 13: Jika Penggunaan Lambang Daerah pada tempat-tempat yang dimaksud dalam Pasal 10 adalah menjadi keharusan, maka dalam Pasal 5 ini penggunaan itu tidak imperatif.
Pasal 14: Penggunaan Lambang Daerah dalam Pasal 14 ini tidak ditentukan secara imperatif. Sekalipun demikian, sudah selayaknyalah bahwa Daerah yang sudah memiliki Lambang Daerah menggunakan lambangnya itu pada surat-surat jabatan, cap dinas dan sebagainya.
Pasal 15: Penggunaan seperti dimaksud dalam Pasal ini lazimnya dijumpai dalam bidang keolahragaan. Demi ketertiban diperlukan adanya persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 16: Pasal ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan-kemungkinan penggunaan secara lain yang belum disebut dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 17: Untuk menjaga jangan sampai Lambang Daerah dipakai secara tidak wajar (Jawa: serampangan/sembrono), sehingga atribut Daerah itu dapat dinodai atau ternodai, maka perlu adanya ketentuan tersebut.
Pasal 18: Cukup jelas.
Pasal 19: Cukup jelas.
Pasal 20: Cukup jelas.