Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2003

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Data tidak tersedia
Instansi / Pemrakarsa
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Data tidak tersedia
Nomor
:13
Tahun
:2003
Tempat Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Data tidak tersedia
Bahasa
:Data tidak tersedia
Lokasi
:Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Sumber
:Data tidak tersedia
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/226860/perda-prov-jawa-tengah-no-13-tahun-2003
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Asuransi
Sub Subsektor
:
Pengawasan Asuransi
Dokumen (Lampiran)
: File tidak tersedia

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN INSTANSI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, yang sekaligus pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggungjawab para Pemegang Kas, Pengelola Barang Daerah, Pegawai Negeri Sipil bukan Pemegang Kas dan Pihak Ketiga merupakan hal yang sangat penting, perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
6.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
7.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);
12.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 12);
14.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 13);
15.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
16.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelola Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27);
17.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kas Daerah, Kantor Perwakilan, Kantor Pengelolaan Barang Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, dan Kantor Pengelola Data Elektronik Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 28);
18.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 117).

MEMUTUSKAN:

menetapkan
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
4.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah;
6.
Badan Pengawas yang selanjutnya disingkat BAWAS adalah Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah sebagai aparat pengawas fungsional Propinsi Jawa Tengah;
7.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah;
8.
Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan keperbendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran;
9.
Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Jawa Tengah;
10.
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Majelis adalah para pejabat dan atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah;
11.
Atasan Langsung adalah Atasan Langsung Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas, Pengelola Barang Daerah dan Pegawai Negeri Sipil bukan Pemegang Kas;
12.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13.
Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral, sedangkan surat berharga adalah bagian kakayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis;
14.
Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
15.
Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas, atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk;
16.
Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pemegang Kas atau Pegawai Bukan Pemegang Kas, Pihak Ketiga dan atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure);
17.
Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Pemegang Kas, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Pemegang Kas yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
18.
Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam Kedudukannya bukan sebagai Pemegang Kas atau Pihak Ketiga, dengan tujuan menuntut pergantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah menderita kerugian;
19.
Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
20.
Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku;
21.
Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian;
22.
Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan;
23.
Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang di tunjuk secara ex officio apabila Pemegang Kas yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila Pemegang Kas yang bersangkutan tidak membuat pertanggung jawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban;
24.
Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
25.
Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian Daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26.
Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi untuk sementara ditangguhkan kerena bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya;
27.
Banding adalah upaya Pemegang Kas, Pegawai bukan Pemegang Kas atau Pihak Ketiga yang mencari keadilan kepada Gubernur karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
28.
Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah;
29.
Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30.
Tidak layak adalah suatu keadaan pelaku atau penanggung kerugian Daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah;
31.
Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai atau Pihak Ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah;
32.
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai atau Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai Kerugian Daerah, Berita Acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB II
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Pasal 2
(1)
Guna menyelesaikan kerugian Daerah, Gubernur membentuk Majelis Pertimbangan TP-TGR, dengan Keputusan Gubernur yang susunan keanggotaannya terdiri dari:
a.
Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota dan tidak diwakilkan;
b.
Kepala BAWAS selaku Wakil Ketua I merangkap anggota;
c.
Asisten Administrasi selaku Wakil Ketua II merangkap anggota;
d.
Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris merangkap anggota;
e.
Kepala Biro Umum selaku anggota;
f.
Kepala Biro Hukum selaku anggota;
g.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
h.
Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah selaku anggota.
(2)
Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan Sumpah atau Janji di hadapan Gubernur, sesuai dengan ketentuan dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(4)
Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Gubernur dalam menyelesaikan kerugian Daerah, dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
(1)
Ruang Lingkup TP-TGR ditinjau dari berbagai segi yaitu:
a.
Ditinjau dari pelakunya, oleh:
1.
Pemegang Kas, yang melakukan perbuatan antara lain:
a)
tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang atau barang;
b)
tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas pengeluaran uang atau barang;
c)
membayar atau memberi atau mengeluarkan uang atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau tidak sah;
d)
tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
e)
menerima dan menyimpan uang palsu;
f)
korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
g)
korban pencurian, penodongan, perampokan dan atau kolusi;
h)
pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
i)
penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
j)
tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya (wajib pungut pajak).
2.
Pegawai bukan Pemegang Kas, yang melakukan perbuatan antara lain:
a)
korupsi, penyelewengan dan penggelapan;
b)
penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
c)
pencurian dan penipuan;
d)
merusak dan menghilangkan barang investasi milik Daerah;
e)
menaikka harga dan mengubah kualitas atau mutu barang;
f)
meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
g)
meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
3.
Pihak Ketiga, yang melakukan perbuatan antara lain:
a)
tidak menepati janji atau kontrak (wanprestasi);
b)
pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
c)
penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
b.
Ditinjau dari Obyek, berupa:
1.
Uang;
2.
Barang.
c.
Ditinjau dari Sebab, berupa:
1.
Perbuatan Manusia karena:
a)
kesengajaan;
b)
kelalaian, kealpaan dan kesalahan;
c)
di luar kemampuan si pelaku.
2.
Kejadian Alam berupa:
a)
bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran;
b)
proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai, dan dimakan rayap.
d.
Ditinjau dari Waktu dan Tempat, berupa:
1.
ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak;
2.
ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian Daerah yang terjadi pada Perangkat Daerah.
(2)
Ruang lingkup TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penuntutan dan pembebanan kerugian Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IV
INFORMASI KERUGIAN DAERAH
Pasal 4
Informasi adanya kekurangan Perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah, dapat diketahui dari:
a.
Hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
b.
Hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
c.
Hasil verifikasi Biro Keuangan atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi;
d.
Informasi dari media cetak dan elektronik;
e.
Pengaduan dari masyarakat.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 5
(1)
Setiap Pejabat yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat dugaan akan timbul kerugian Daerah, karena perbuatan melanggar hukum, wajib melaporkannya kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah mengetahui adanya kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 1 (satu) minggu sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan Tindakan Hukuman Disiplin.
(2)
Gubernur setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera memerintahkan BAWAS untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
(3)
Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah ini.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB V
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagian Pertama Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 6
Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara:
a.
Upaya Damai;
b.
TP Biasa;
c.
TP Khusus;
d.
Pencatatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 7
(1)
Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai oleh Para Pemegang Kas atau Ahli Waris atau Pengampu, secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
(2)
Penyelesaian kerugian Daerah secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai barang jaminan yang nilainya sama dengan jumlah kerugian Daerah yang harus dipertanggung jawabkan.
(3)
Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa pemilikan yang sah dan dilengkapi Surat Kuasa Menjual.
(4)
Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh BAWAS.
(5)
Para Pemegang Kas yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)
Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kerugian Daerah, maka kelebihannya dikembalikan kepada para Pemegang Kas atau Ahli Waris atau pengampu.
(7)
Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian Daerah, maka Pemegang Kas dan atau Pembantu Pemegang Kas atau Ahli Waris atau Pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian Daerah tersebut.
(8)
Pelaksanaan TP dengan cara upaya damai oleh BAWAS dilaporkan kepada Majelis.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 8
(1)
Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berhasil, maka penyelesaian TP dilaksanakan dengan TP Biasa.
(2)
Proses TP Biasa dimulai dari penyampaian usulan untuk proses TP dari BAWAS kepada Majelis.
(3)
Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Kas dan atau Pembantu Pemegang Kas yang akan dituntut dengan menyebutkan:
a.
Identitas pelaku;
b.
Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita Daerah yang harus diganti;
c.
Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
(4)
Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Pemberitahuan, Para Pemegang Kas diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan.
(5)
Apabila para Pemegang Kas tidak mengajukan keberatan atau pembelaan atau mengajukan tetapi tidak dapat membuktikan yang bersangkutan bebas dari kesalahan atau kelalaian, maka Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
(6)
Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Pemegang Kas dan atau Pembantu Pemegang Kas yang telah mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi menganggap yang bersangkutan tetap salah atau lalai dan tetap membebankan penggantian kekurangan Perbendaharaan kepadanya, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan, Pemegang Kas dan atau Pembantu Pemegang Kas yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 9
(1)
Keputusan Majelis mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya.
(2)
Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengangsur dan lunas paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM.
(3)
Keputusan Majelis mengenai pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
(4)
Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh para Pemegang Kas.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 10
(1)
Pelaksanaan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh BAWAS dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Putusan (SPMP).
(2)
SPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemegang Kas dan atau Pembantu Pemegang Kas yang bersangkutan serta instansi terkait untuk dilaksanakan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 11
(1)
Pemegang Kas yang melarikan diri atau sedang di bawah pengamanan dan lalai tidak membuat perhitungan, setelah ditegur secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dan belum juga menyampaikan perhitungan, maka Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
(2)
Apabila Pemegang Kas yang meninggal dunia dan belum atau tidak sempat menyampaikan perhitungan, Atasan Langsung yang bersangkutan melakukan tindakan pengamanan.
(3)
Tata cara tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 12
(1)
Atas dasar laporan Atasan Langsung dan berdasarkan saran Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur membentuk Tim Khusus yang bertugas menyusun perhitungan ex officio.
(2)
Hasil perhitungan ex officio disampaikan kepada Pemegang Kas yang tidak membuat perhitungan atau Pengampu atau Ahli Warisnya, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari Pemegang Kas tersebut diberi waktu mengajukan keberatan kepada Majelis.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 13
Tata cara TP Khusus dilaksanakan sama dengan tata cara TP Biasa.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 14
(1)
TP yang belum selesai dilaksanakan karena Pemegang Kas meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada Ahli Waris yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis menerbitkan Keputusan Pencatatan.
(2)
Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
(3)
Pencatatan bagi Pemegang Kas yang melarikan diri, sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Warisnya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
Pasal 15
Penyelasaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara:
a.
Upaya Damai;
b.
TGR Biasa;
c.
Pencatatan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 16
(1)
Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai, oleh Pegawai atau Ahli Waris secara sekaligus (tunai) atau dengan angsuran.
(2)
Penyelesaian kerugian Daerah dengan cara angsuran dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani SKTJM dan harus disertai barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kerugian Daerah yang harus dipertanggungjawabkan.
(3)
Pegawai yang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan dapat dijual oleh Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kerugian Daerah, maka kelebihannya dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan atau Ahli Waris atau Pengampu.
(5)
Apabila nilai barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari jumlah kerugian Daerah, maka Pegawai yang bersangkutan atau Ahli Waris atau Pengampu wajib memenuhi kekurangan jumlah kerugian Daerah tersebut.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 17
(1)
TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan pemeriksaan BAWAS.
(2)
Semua Pegawai dan Pihak Ketiga yang merugikan Daerah Wajib dikenakan TGR.
(3)
Penyelasaian kerugian Daerah terhadap Pegawai dan Pihak Ketiga yang terkena TGR, selanjutnya dilaksanakan oleh Majelis.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 18
(1)
Apabila penyelesaian kerugian Daerah melalui Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak berhasil, maka Ketua Majelis memberikan Surat Pemberitahuan kepada Pegawai dan Pihak Ketiga yang bersangkutan bahwa TGR akan diberlakukan.
(2)
Kepada Pegawai dan Pihak Ketiga yang bersangkutan diberikan batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan untuk mengajukan pembelaan.
(3)
Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Pegawai dan Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi Majelis menganggap yang bersangkutan salah atau lalai, Majelis menetapkan Keputusan Pembebanan.
(4)
Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
(5)
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Pembebanan kepadanya diberikan kesempatan untuk naik banding kepada Gubernur.
(6)
Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
(7)
Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat Keputusan Majelis, mengurangi besarnya jumlah kerugian atau memperpanjang jangka waktu angsuran yang harus dibayar oleh Pegawai yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 19
(1)
TGR yang belum selesai dilaksanakan karena Pegawai yang meninggal dunia atau melarikan diri tanpa Ahli Waris yang dapat dimintakan pertanggungjabawaban, maka Majelis menerbitkan Keputusan Pencatatan.
(2)
Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
(3)
Pencatatan bagi Pegawai yang melarikan diri sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Warisnya dikemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Bagian Ketiga Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
Pasal 20
(1)
Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah dapat melakukan penggantian dengan bentuk Uang atau Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Penggantian kerugian dengan bentuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap Barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat atau roda dua, yang umur perolehanya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
(3)
Nilai taksiran jumlah harga Barang yang akan diganti rugi dalam bentuk Uang maupun Barang, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VI
KEDALUWARSA
Pasal 21
(1)
TP Biasa dinyatakan kedaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan Kas atau Barang tersebut dalam kasus dimaksud tidak dilakukan Upaya Damai.
(2)
TP Khusus terhadap Ahli Waris atau yang berhak lainya dinyatakan kedaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun berakhir setelah:
a.
Meninggalnya Pemegang Kas tanpa adanya pemberitahuan;
b.
Jangka waktu mengajukan keberatan berakhir, sedangkan keputusan pembebasan tidak pernah ditetapkan.
(3)
TGR dinyatakan kedaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VII
PENGHAPUSAN
Pasal 22
(1)
Pemegang Kas atau Pegawai bukan Pemegang Kas atau Pihak Ketiga atau Ahli Waris atau Pengampu yang berdasarkan Keputusan Majelis diwajibkan mengganti kerugian Daerah namun tidak mampu, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis untuk penghapusan kewajibannya.
(2)
Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis mengadakan penelitian dan apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melanjutkan permohonan tersebut kepada Gubernur dan Gubernur dengan persetujuan dari DPRD menerbitkan Keputusan Penghapusan TP-TGR.
(3)
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan hak tagih Pemerintah Daerah, apabila dikemudian hari yang bersangkutan atau Ahli Warisnya terbukti mampu.
(4)
Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB VIII
PEMBEBASAN
Pasal 23
Dalam hal Pemegang Kas atau Pegawai bukan Pemegang Kas ternyata meninggal dunia tanpa Ahli Waris atau Pihak Ketiga tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB IX
PENYETORAN
Pasal 24
(1)
Pengembalian secara tunai atau angsuran, baik kerugian Daerah maupun hasil penjualan Barang jaminan harus melalui Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.
(2)
Dalam kasus Kerugian Daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, Gubernur berupaya agar putusan Pengadilan sekaligus menyatakan Barang yang diserahkan kepada Daerah.
(3)
Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD, disetorkan ke BUMD yang bersangkutan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB X
PELAPORAN
Pasal 25
Majelis setiap triwulan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XI
ASURANSI
Pasal 26
(1)
Untuk mengurangi kerugian Barang Daerah yang mempunyai fungsi penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan adanya TGR, maka Barang Daerah perlu diasuransikan.
(2)
Pelaksanaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Barang Daerah disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
(3)
Pengaturan lebih lanjut terhadap TGR atas Barang Daerah yang telah diasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
(1)
Kepada Pemegang Kas atau Pegawai bukan Pemegang Kas atau yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah, selain harus mengganti kerugian yang menjadi tanggungjawabnya, Gubernur dapat mengenakan Sanksi Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Lembaga Peradilan dengan mengajukan gugatan Perdata.
(3)
Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan namun ada indikasi Tindak Pidana, maka Gubernur menyerahkan penyelesaiannya kepada Lembaga Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau penanggungjawab kerugian Daerah.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Penjelasan Pasal:
Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 12 Oktober 2003.
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd.
MARDIYANTO
Diundangkan di Semarang pada tanggal 13 Oktober 2003.
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH,
ttd.
MARDJIJONO
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 111.
Penjelasan Umum
I. PENJELASAN UMUM
Berdasarkan kekayaan Daerah yang disebabkan oleh sesuatu tindakan melanggar hukum dalam pengurusan kekayaan Daerah, baik disengaja atau kelalaian Pemegang Kas atau Pegawai bukan Pemegang Kas atau Pihak Ketiga dan atau yang disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia, perlu diselesaikan dengan memprioritaskan penyelesaian kerugian kekayaan Daerah dan dalam rangka mewujudkan tertib adminstrasi pengelolaan uang dan barang serta tegaknya peraturan secara konsisten.
Penyelesaian kerugian Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini merupakan salah satu upaya penyelesaian hukum diluar peradilan sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi serta Keputusan Menteri Dalam Nageri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
Upaya penyelesaian melalui Tuntutan Perbedaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, jangka waktu penyelesaian tertulis maksimal 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM oleh yang bersangkutan, disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian Daerah, dan Berita Acara Serah Terima Jaminan serta Surat Kuasa menjual.
Penyelesaian Pemulihan kekayaan Daerah melalui prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tidak menutup kemungkinan diberlakukannya sanksi administratif berdasarkan aturan kepegawaian, atau proses melalui Lembaga Peradilan apabila batas waktu yang ditentukan dalam SKTJM tidak ditaati sekalipun sudah melalui peringatan-peringatan sedangkan yang bersangkutan tidak memberikan jaminan yang cukup dibandingkan dengan kekayaan yang harus dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu menetapkan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1: Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman.
Pasal 2: Cukup jelas.
Pasal 3 huruf a: Pemegang Kas dan Pegawai bukan Pemegang Kas dan pihak ketiga dimaksudkan apabila mereka melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian Daerah. Yang dimaksud pihak ketiga adalah Pihak lain baik perorangan maupun badan.
Pasal 3 huruf b: Cukup jelas.
Pasal 3 huruf c: berkaitan dengan masa kedaluwarsa.
Pasal 3 huruf d: Cukup jelas.
Pasal 4: Cukup jelas.
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2): Cukup jelas
Pasal 5 ayat (3): Kerugian Daerah yang diangsur belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana hasil pemeriksaan BAWAS, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada Majelis untuk diproses melalui Tuntutan Perbendaharaan.
Pasal 6: cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1): Upaya damai merupakan langkah pendekatan pada saat pemeriksaan oleh BAWAS, yang kepada para pelaku atau penanggungjawab ditawarkan apakah dibayar tunai atau diangsur. Yang dimaksud dengan pengampu adalah wali atau seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemenuhan hak dan kewajiban orang yang ditaruh dibawah pengampuan karena orang yang diwakilinya tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3): Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1): Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (2): Kepada Pemegang Kas yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, diberikan waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan pembelaan.
Pasal 8 ayat (3): Cukup jelas.
Pasal 9: Cukup jelas.
Pasal 10: Cukup jelas.
Pasal 11: Cukup jelas.
Pasal 12 ayat (1): Perhitungan ex officio dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan perbendaharaan dari Pemegang Kas, selama yang bersangkutan menguasai dan mengurus keuangan Daerah.
Pasal 12 ayat (2): Cukup jelas.
Pasal 13: Cukup jelas.
Pasal 14 ayat (1): Pencatatan merupakan langkah penyelesaian kerugian Daerah pada Majelis, namun bagi pelaku atau penanggungjawab masih mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian Daerah dimaksud, apabila mampu kembali.
Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3): Cukup jelas.
Pasal 15: Cukup jelas.
Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2): Cukup jelas
Pasal 16 ayat (3): Barang jaminan dapat langsung dijual, karena Majelis sudah menerima Surat Kuasa untuk menjual.
Pasal 17: Cukup jelas.
Pasal 18 ayat (1): Surat Pemberitahuan merupakan langkah awal untuk memulai memberlakukan TP-TGR.
Pasal 18 ayat (2) s.d ayat (7): Cukup jelas.
Pasal 19 ayat (1): Cukup jelas.
Pasal 19 ayat (2): Usia perolehan satu sampai tiga tahun, dimaksudkan untuk mempertimbangkan bahwa dalam kurun waktu tersebut diharapkan kendaraan pengganti masih efektif dan efisien dalam pemeliharaannya.
Pasal 19 ayat (3): Cukup jelas.
Pasal 20 dan Pasal 21: Cukup jelas.
Pasal 22 ayat (1): Cukup jelas.
Pasal 22 ayat (2): Persetujuan dari DPRD dilaksanakan setelah adanya kepastian jumlah kerugian Daerah.
Pasal 22 ayat (3): Penghapusan merupakan penyelesaian pada tingkat Majelis, namun apabila ternyata pelaku atau penanggungjawab mampu kembali, maka yang bersangkutan harus membayar kembali.
Pasal 22 ayat (4): Cukup jelas.
Pasal 23: Cukup jelas.
Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2): Cukup jelas.
Pasal 24 ayat (3): Kekayaan BUMD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan karenanya hasil penggantian dari kerugian Daerah, dimasukan kembali kepada BUMD yang bersangkutan.
Pasal 25 s.d Pasal 29: Cukup jelas.

Paper Terkait

Belum ada paper terkait untuk peraturan ini.

Berita Terkait

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan
02 Jul 2026

UU P2SK Baru Berlaku: Keadilan Restoratif Masuk ke Perkara Pidana Sektor Keuangan

Pemerintah resmi mengundangkan UU No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK pada 17 Juni 2026, yang memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan sekaligus menata ulang kewenangan penyidik OJK. Undang-undang ini menempatkan pengadilan sebagai salah satu tahapan yang dapat menempuh keadilan restoratif, melalui ketentuan baru pada Bab XXIIB (Pasal 278F–278O).

Baca selengkapnya
Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR
02 Jul 2026

Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI-OJK: KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.