Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2011

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:2
Tahun
:2011
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:Data tidak tersedia
Tanggal Pengundangan
:Data tidak tersedia
Tanggal Berlaku
:Data tidak tersedia
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 2011 ,LL SETNEG :12 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/5122/pp-no-2-tahun-2011
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Kawasan Industri
Sub Subsektor
:
Pengembangan Kawasan Fasilitas & Insentif
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mengubah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2012

Tidak ada abstrak atau deskripsi untuk peraturan ini.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

ANALISA YURIDIS DESA WISATA KAWASAN JALUR LINGKAR WILIS KABUPATEN TULUNGAGUNG

Retno Sari Dewi
Yustitiabelen Vol. 4 No. 1 2018
52 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v4i1.154
Detail Sumber

PENEGAKAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRESTABES SURABAYA

ACMET DIDIN DWI NURIANTO
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.21282
Detail Sumber

PENGATURAN SARANA BIOLOGIS BAGI NARAPIDANA

Chorina Puspita Dewi
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.21228
Detail Sumber

PENEGAKAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRESTABES SURABAYA

DIDIN DWI NURIANTO, ACMET
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.21282
Detail Sumber

PENGATURAN SARANA BIOLOGIS BAGI NARAPIDANA

Puspita Dewi, Chorina
Novum : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v4i2.21228
Detail Sumber

Aspek Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan pada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Legal Aspect of the Implementation of Land Acquisition for Development on Tourism Special Economic Zone)

Harris Y. P. Sibuea
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 10 No. 2 2019
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v10i2.1344
Detail Sumber

AGRARIAN REFORM UNDER THE REIGN OF JOKO WIDODO VIEWED FROM BASIC AGRARIAN LAW

Rizka Refliarny, Herawan Sauni, Hamdani Ma'akir
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 2020
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33369/j_bengkoelenjust.v10i1.11360
Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.