Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku Dan Bahan Penolong Industri
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Peraturan Pemerintah
Bentuk Singkat
:PP
Nomor
:9
Tahun
:2018
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:15 Maret 2018
Tanggal Pengundangan
:15 Maret 2018
Tanggal Berlaku
:15 Maret 2018
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2018/NO.31, TLN NO.6188, LL SETKAB : 7 HLM.
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/72811/pp-no-9-tahun-2018
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM
Subsektor
:
Industri Manufaktur
Sub Subsektor
:
Regulasi Industri
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Mencabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2025

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut. 2. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 3 Tahun 2014; dan UU Nomor 7 Tahun 2016. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Baca selengkapnya
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Logical Fallacy Regulasi Pengaturan Tata Niaga Impor Garam Bagi Kesejahteraan Rakyat

Cahyani, Indah, Ulhaq, Hayyan, Wahyuni, Indria, Ariyanti, Dwi, Yulianingsih, Indra
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 22 No. 3 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v22i3.1478
Detail Sumber

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGENDALIAN IMPOR KOMUDITAS PERGARAMAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN JENEPONTO

Andi Kurniawati, Dyno Thiodores, Imam Jihadi D, Rismawati Nur
Jurisprudentie Vol. 7 No. 2 2020
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24252/.v7i2.17047
Detail Sumber

Analysis of Salt Policy and Its Impact on Farmers: Balancing Regulation and Protection

WINDA, Fara, UTAMI, Dea Putri, MAHARANI, Jesica Puspa
Journal of Political And Legal Sovereignty Vol. 3 No. 1 2025
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.38142/jpls.v3i1.268
Detail Sumber

LEGAL PROTECTION TO PEOPLE'S SALT FARMER'S RELATED TO THE APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 YEAR 2018 CONCERNING PROCEDURES FOR IMPORT CONTROL FOR FISHERIES COMMODITY AND SALTERN AS RAW MATERIALS AND INDUSTRIAL HELPING MATERIALS

Rizky Gelar Pangestu
Dialogia Iuridica Vol. 10 No. 1 2018
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.28932/di.v10i1.1064
Detail Sumber

Berita Terkait

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon
03 Sep 2026

Antara Potensi dan Kesiapan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pasar Karbon

Perdagangan karbon membuka peluang bagi KDMP untuk memperoleh manfaat ekonomi dari potensi lingkungan desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terkendala oleh kesiapan kelembagaan, pembiayaan, kapasitas teknis, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan KDMP diperlukan agar perdagangan karbon tidak hanya mendukung penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan masyarakat desa.

Baca selengkapnya
Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar
02 Jul 2026

Perkuat Perlindungan Konsumen, Pemerintah Tata Ulang Rezim Impor dan Pengawasan Barang Beredar

Pemerintah memperkuat perlindungan konsumen dan tata kelola perdagangan sepanjang 2026. Langkah ini mencakup regulasi perdagangan elektronik, penataan ulang rezim impor menjadi tiga kategori demi kepastian hukum, serta pengawasan barang beredar. Pengawasan tersebut diperkuat dengan ancaman sanksi yang nyata. Barang yang tetap diperdagangkan meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dapat berujung pada penyegelan, penyitaan, hingga ancaman pidana penjara lima tahun.

Baca selengkapnya
Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian
02 Jul 2026

Koperasi Merah Putih Diatur dalam Bab Khusus RUU Perkoperasian

Pemerintah mendorong penguatan dasar hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. RUU tersebut akan memuat bab dan pasal khusus mengenai KDMP.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.