Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

8.830 peraturan

UU No. 13 / 2017

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People’s...

Berlaku
UU No. 14 / 2017

Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan...

Berlaku
UU No. 15 / 2017

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018

Berlaku
UU No. 16 / 2017

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Ke...

Berlaku
UU No. 17 / 2017

Tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pemben...

Berlaku
Perpres No. 135 / 2017

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Perpres No. 115 / 2017

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Perpres No. 134 / 2017

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 134 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Sosial

Perpres No. 99 / 2017

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga

Perpres No. 87 / 2017

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Perpres No. 74 / 2017

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2017-2019

Perpres No. 70 / 2017

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpen...