Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

PP No. 30 / 2019

Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Berlaku PP No. 31 / 2019

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Tidak Berlaku PP No. 32 / 2019

Tentang Rencana Tata Ruang Laut

Berlaku PP No. 33 / 2019

Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang

Berlaku PP No. 34 / 2019

Tentang Perdagangan Perbatasan

Berlaku PP No. 35 / 2019

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,...

Tidak Berlaku PP No. 36 / 2019

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Ne...

Tidak Berlaku PP No. 37 / 2019

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural

Tidak Berlaku PP No. 38 / 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil P...

Tidak Berlaku PP No. 39 / 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan

Berlaku PP No. 40 / 2019

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentan...

Berlaku PP No. 41 / 2019

Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat Dari Distrik Ayamaru Ke Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.