Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

Perpres No. 91 / 2019

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

 Perpres No. 95 / 2019

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional

 Perpres No. 96 / 2019

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

 Perpres No. 92 / 2019

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi

 Perpres No. 94 / 2019

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Kementerian Riset Dan Teknologi

 Perpres No. 97 / 2019

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

 Perda No. 93 / 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2019 Tentang KLINIK BADAN USAHA MILIK DESA

 PP No. 1 / 2019

Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Tidak Berlaku PP No. 2 / 2019

Tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Di Provinsi Maluku

Berlaku PP No. 3 / 2019

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejay...

Berlaku PP No. 4 / 2019

Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Berlaku PP No. 5 / 2019

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.