Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR MELAKUKANKEGIATANUSAHA,UNDANGUNDANGINIMENGUBAH,MENGHAPUS,ATAUMENETAPKANPENGATURANBARUYANGDIATURDALAMUNDANGUNDANG MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADANKEMUDAHANPERSYARATANINVESTASIDARISEKTORPERINDUSTRIAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG3TAHUN2014TENTANGPERINDUSTRIAN(LEMBARANNEGARATAHUN2014 MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADARISEKTORKEAGAMAAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADARISEKTORKEPARIWISATAAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP PP Perpu Perpres UU UNDANG UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG UNDANGUNDANG6TAHUN2017TENTANGARSITEK(LEMBARANNEGARATAHUN2017

8.830 peraturan

UU No. 16 / 1947

Tentang Pembentukan Haminte-Kota Surakarta

Tidak Berlaku UU No. 15 / 1947

Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Dewan Pertahanan Negara

Berlaku UU No. 14 / 1947

Tentang Pemungutan Pajak Pembangunan Di Rumah Makan Dan Rumah Penginapan

Tidak Berlaku UU No. 12 / 1947

Tentang Menetapkan "Pajak Radio" Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio

Tidak Berlaku UU No. 11 / 1947

Tentang Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936 STBL. 1936, No. 671

Berlaku UU No. 10 / 1947

Tentang Pencabutan Pasal 31 Ke II Dari Aturan Bea Meterai 1921 (STBL. 1921 No.498)

Berlaku UU No. 9 / 1947

Tentang Naturalilasi Frans Matheas Hesse

Berlaku UU No. 8 / 1947

Tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia

Berlaku UU No. 7 / 1947

Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung

Tidak Berlaku UU No. 6 / 1947

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara Republik Indonesia

Berlaku UU No. 5 / 1947

Tentang Naturalisasi Salim Basjir

Berlaku UU No. 4 / 1947

Tentang Naturalisasi Johann Jordan

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.