Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

UU No. 35 / 1958

Tentang Penetapan Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 36 / 1958

Tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 37 / 1958

Tentang Penetapan Bagian IX (Kementerian Penerangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 38 / 1958

Tentang Penetapan Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran Dan Kebudayaan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 39 / 1958

Tentang Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 40 / 1958

Tentang Penetapan Bagian XII (Kementerian Sosial) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 41 / 1958

Tentang Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 42 / 1958

Tentang Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 43 / 1958

Tentang Penetapan Bagian XV (Kementerian Pekerjaan Umum Dan Tenaga) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 44 / 1958

Tentang Penetapan Bagian I.B.W. IV (Percetakan Negara) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 45 / 1958

Tentang Penetapan Bagian I.B.W. V (Jawatan Pos Telegrap Dan Telepon) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku UU No. 46 / 1958

Tentang Penetapan Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makassar) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.