Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

UU No. 2 / 2021

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Berlaku UU No. 3 / 2021

Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Berlaku UU No. 4 / 2021

Tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Berlaku UU No. 5 / 2021

Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic...

Berlaku UU No. 6 / 2021

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022

Berlaku UU No. 8 / 2021

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi...

Berlaku UU No. 9 / 2021

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Berlaku UU No. 10 / 2021

Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram,...

Berlaku UU No. 11 / 2021

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berlaku Perpres No. 75 / 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana

 Perpres No. 50 / 2021

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan V...

 PP No. 1 / 2021

Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.