Lewati ke konten utama

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan
Reset

8.861 peraturan

PP No. 42 / 2023

Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Berlaku PP No. 43 / 2023

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Berlaku PP No. 44 / 2023

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSER...

Berlaku PP No. 45 / 2023

Tentang Keselamatan Radiasi Pengion Dan Keamanan Zat Radioaktif

Berlaku PP No. 46 / 2023

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Berlaku PP No. 47 / 2023

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berlaku PP No. 48 / 2023

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina

Berlaku PP No. 49 / 2023

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Berlaku PP No. 50 / 2023

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan

Berlaku PP No. 51 / 2023

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Berlaku PP No. 52 / 2023

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Berlaku PP No. 53 / 2023

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dew...

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.