Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

PP No. 81 / 2013

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia

Berlaku PP No. 82 / 2013

Tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Berlaku PP No. 83 / 2013

Tentang Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berlaku PP No. 84 / 2013

Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Berlaku PP No. 85 / 2013

Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berlaku PP No. 86 / 2013

Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Ban...

Berlaku PP No. 87 / 2013

Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Berlaku PP No. 88 / 2013

Tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Berlaku PP No. 89 / 2013

Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun Veteran Perintis Kemerdekaan Be...

Berlaku PP No. 90 / 2013

Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Si...

Berlaku PP No. 91 / 2013

Tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan Persero PT Sarana Karya

Berlaku PP No. 92 / 2013

Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Development Bank

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.