Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

PP No. 25 / 2017

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Repu...

Berlaku PP No. 26 / 2017

Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Nonstruktural

Berlaku PP No. 27 / 2017

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hu...

Berlaku PP No. 28 / 2017

Tentang Pembudidayaan Ikan

Berlaku PP No. 29 / 2017

Tentang Cara Pembayaran Barang Dan Cara Penyerahan Barang Dalam Kegiatan Ekspor Dan Impor

Berlaku PP No. 30 / 2017

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol

Tidak Berlaku PP No. 31 / 2017

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan

Tidak Berlaku PP No. 32 / 2017

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Berlaku PP No. 33 / 2017

Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Tidak Berlaku PP No. 34 / 2017

Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/atau Bangunan

Berlaku PP No. 35 / 2017

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Berlaku PP No. 36 / 2017

Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penhasilan

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.