Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR MELAKUKANKEGIATANUSAHA,UNDANGUNDANGINIMENGUBAH,MENGHAPUS,ATAUMENETAPKANPENGATURANBARUYANGDIATURDALAMUNDANGUNDANG MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADANKEMUDAHANPERSYARATANINVESTASIDARISEKTORPERINDUSTRIAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG3TAHUN2014TENTANGPERINDUSTRIAN(LEMBARANNEGARATAHUN2014 MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADARISEKTORKEAGAMAAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG MENDAPATKANPERIZINANBERUSAHADARISEKTORKEPARIWISATAAN,BEBERAPAKETENTUANDALAMUNDANGUNDANG PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP PP Perpu Perpres UU UNDANG UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG UNDANGUNDANG6TAHUN2017TENTANGARSITEK(LEMBARANNEGARATAHUN2017

8.830 peraturan

PP No. 38 / 2025

Tentang Pemberian Pinjaman Oleh Pemerintah Pusat

Berlaku PP No. 40 / 2025

Tentang Kebijakan Energi Nasional

Berlaku PP No. 43 / 2025

Tentang Pelaporan Keuangan

Berlaku PP No. 44 / 2025

Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Berlaku PP No. 46 / 2025

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

Berlaku UU No. 3 / 2025

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Berlaku UU No. 2 / 2025

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Berlaku PP No. 39 / 2025

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Berlaku PERATURAN PEMERINTAHAN No. 29 / 2024

Tentang Pemeringkat Kredit Alternatif

 PP No. 49 / 2024

Tentang Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto Serta Derivatif Keuangan

 Perpres No. 49 / 2024

Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

 UU No. 1 / 2024

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.