Lewati ke konten utama

Daftar Peraturan Pemerintah

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Jenis peraturan 1
Reset

3.839 peraturan

PP No. 45 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial A.B.R.I

PP No. 44 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1971 Tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

PP No. 67 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" Menjadi...

PP No. 70 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nu...

PP No. 61 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)

PP No. 68 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan Menjadi Perusahaan Perser...

PP No. 69 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 1971 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Modal Saham P.T. Hotel Indonesia Internasional ("P.T. Ho...

PP No. 65 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras

PP No. 23 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1971 Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Kepada Proyek Industri/Pabrik Semen Cibinong

PP No. 50 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1971 Tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan Termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada P.T. "Indonesian Satellite...

PP No. 33 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1971 Tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1970/1971 Kepada Tahun Anggaran 1971/1972

PP No. 72 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1971 Tentang Pelaksanaan Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Secara Effektif