Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

Semua TAP MPR Keppres TAP MPR PERATURAN PEMERINTAHAN Perda Perpres Perpu PP Perda PP Perpu Perpres UU UUDrt UU UUD UNDANGUNDANGDILUARUNDANGUNDANG

8.830 peraturan

UU No. 34 / 1954

Tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant")

Berlaku UU No. 35 / 1954

Tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan Antara Republik Indonesia Dengan Export Import Bank Of Washington

Berlaku UU No. 36 / 1954

Tentang Penetapan Tarip Pajak Perseroan

Berlaku UU No. 37 / 1954

Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia Dan Kerajaan Thailand

Berlaku UU No. 38 / 1954

Tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung Dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Berlaku UU No. 39 / 1954

Tentang Penetapan Bagian II (Kementrian Luar Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Berlaku UU No. 40 / 1954

Tentang Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Berlaku UU No. 41 / 1954

Tentang Penetapan Bagian IV (Kementrian Keuangan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Berlaku UU No. 42 / 1954

Tentang Penetapan Bagian IVa (Urusan Penyelenggaraan Keuangan Dan Perhitungan-Perhitungannya Mengenai Perusahaan-Perusahaan Dan Jawantan-Jawatan (Pemerintah), Y...

Berlaku UU No. 43 / 1954

Tentang Penetapan Bagian Va (Kementrian Pertanian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Berlaku UU No. 44 / 1954

Tentang Penetapan Bagian Vb (Kementrian Perkonomian) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Berlaku UU No. 45 / 1954

Tentang Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 Dan 1953

Berlaku
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.