Lewati ke konten utama

Peraturan

Direktori Peraturan Indonesia

Telusuri peraturan perundang-undangan Indonesia beserta status berlaku dan relasi antarperaturannya.

8.830 peraturan

PP No. 73 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Aneka Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

PP No. 29 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

PP No. 28 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Perpu No. 2 / 1971

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

PP No. 54 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Semen Sentosa

PP No. 36 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Dirga Niaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

PP No. 27 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan V Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

PP No. 56 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1971 Tentang Pendirian Perusahaan Umum Ban Dan Karet Palembang

UU No. 13 / 1971

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1971 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha D...

PP No. 71 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 1971 Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1...

PP No. 47 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1971 Tentang Perobahan Ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 209 Tahun 1961 Lembaran-Negara Republik Indonesia Tah...

PP No. 49 / 1971

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 1971 Tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat