Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2012

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Salah satu hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya termasuk dalam keadaan konflik bersenjata.

Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Keberadaan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan dampak yang serius serta konsekuensi dalam jangka panjang bagi anak. Peperangan dan konflik bersenjata saat ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk anak-anak. Anak-anak sering dijadikan sasaran penyiksaan dan pembunuhan sebagai bagian dari strategi perang.

Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai akibat yang sangat merugikan anak, masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak sebagaimana tercantum dalam Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif untuk mencegah perekrutan, pelatihan militer, serta mempersenjatai anak dalam konflik bersenjata. Setiap anak tanpa diskriminasi apapun wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dalam suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan anak, dan mendukung kelangsungan hidup anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) pada tanggal 24 September 2001 yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989.

Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, Indonesia perlu mengesahkan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan Undang-Undang.

POKOK-POKOK ISI PROTOKOL OPSIONAL

1. Tujuan
Protokol Opsional bertujuan mencegah dan melindungi anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata.

2. Ruang Lingkup
Protokol Opsional ini mengatur mengenai upaya pencegahan perekrutan, pelatihan, dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata baik di dalam negeri maupun antarnegara.

3. Kewajiban Negara-Negara Pihak
Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional, Negara-Negara Pihak pada Protokol Opsional mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa anggota dari angkatan bersenjata yang belum berumur 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan;
b. menaikkan batas usia minimum perekrutan sukarela dalam angkatan bersenjata nasional dengan mempertimbangkan prinsip pada Konvensi Hak-hak Anak dan Protokol Opsional ini;
c. memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer;
d. mengambil langkah-langkah untuk mencegah, melarang, dan mengkriminalisasi kelompok bersenjata yang bukan bagian dari angkatan bersenjata nasional dalam keadaan apapun untuk merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata;
e. mengambil langkah-langkah administratif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan penegakan ketentuan yang diatur dalam Protokol Opsional ini;
f. mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menjamin bahwa orang di dalam yurisdiksi mereka direkrut atau digunakan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol Opsional ini untuk didemobilisasi atau dibebastugaskan;
g. menjalin kerja sama antar Negara-Negara Pihak, termasuk kerja sama teknik dan bantuan finansial, dalam melaksanakan Protokol Opsional ini, termasuk dalam pencegahan terhadap semua kegiatan yang bertentangan dengan Protokol Opsional, serta di bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban;
h. menyerahkan dalam dua tahun setelah berlakunya Protokol Opsional, informasi yang komprehensif dan tindakan-tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan Protokol Opsional.