Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1994

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:9
Tahun
:1994
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:09 November 1994
Tanggal Pengundangan
:09 November 1994
Tanggal Berlaku
:01 Januari 1995
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1994/ No. 59, TLN NO. 3566, LL SETNEG : 31 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46230/uu-no-9-tahun-1994
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Keuangan, Moneter, dan Fiskal
Subsektor
:
Perpajakan Nasional
Sub Subsektor
:
Pajak Penghasilan (PPh) PPN & Ketentuan Umum Pajak (KUP)
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PENYATUAN HUKUM PAJAK FORMAL DALAM SISTEM HUKUM PAJAK NASIONAL

Iwan Suhardi
Yuridika Vol. 31 No. 1 2016
14 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v31i1.1960
Detail Sumber

Akibat Hukum Atas Pengenaan Bea Materai Lebih Dari Satu Dalam Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Waris

Dewangga, Helmi, Suryokumoro, Herman, Widhiawati, Dyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 4 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/s4ad5n07
Detail Sumber

Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepemilikan Kendaraan Pribadi Dan Tingkat Kemacetan Lalu Lintas Di Indonesia

Amalia, Mia, Safira, Sahla Nazma, Irawati, Irawati, Ghanimah, Ghanimah, Mulyadi, Regina Putri Sri, Hodijah, Siti Nur
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 10 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v4i10.2790
Detail Sumber

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Konsultan Pajak yang Melakukan Fraundelendt Misrepresentation dalam Bidang Perpajakan

Afrizal, Afrizal, Rakhmawati, Dessy, Herlina, Nelli
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v6i3.41912
Detail Sumber

Tanggung Jawab Kurator terhadap Hak Pekerja

Anis Nur Nadhiroh
Notaire Vol. 2 No. 3 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v2i3.16237
Detail Sumber

Penyimpangan Bentuk Upaya Hukum Terhadap Putusan Pailit Akibat PKPU Gagal

Muhammad Pasca Zakky Muhajir
Notaire Vol. 2 No. 1 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v2i1.12899
Detail Sumber

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 26 No. 1 2014
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16063
Detail Sumber

Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia: KEDUDUKAN PERADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Mushawirya, Rustian
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 1 2024
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/mendapo.v5i1.31383
Detail Sumber

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Pajak yang Dilakukan Wajib Pajak Perseroan Terbatas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum

Sorialam, Mangottang, I, Ismail, Setiawan, Puguh Aji Hari
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 2 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.16872260
Detail Sumber

Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Kebumen

Adimas Wahyu Widayat
Lex Renaissance Vol. 1 No. 2 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/JLR.vol1.iss2.art3
Detail Sumber

PRINSIP TANGGUNG JAWAB TERBATAS DAN KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENANGGUNG PAJAK

Alta Mahandara
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v6i2.5443
Detail Sumber

Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Rusdiana, Emmilia
Jurnal Suara Hukum Vol. 4 No. 1 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.26740/jsh.v4n1.p39-61
Detail Sumber

Berita Terkait

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar
07 Okt 2026

Penawaran Tender Wajib Saham DOOH Dipatok Rp148, Jauh di Bawah Harga Pasar

Pengendali baru PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH) membuka penawaran tender wajib atas saham publik seharga Rp148 per saham. Harga itu sekitar 59 persen di bawah harga penutupan saham DOOH di bursa.

Baca selengkapnya
Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar
03 Sep 2026

Dilema BEI Mengejar Target 50 IPO di Tengah Volatilitas Pasar

Realisasi IPO BEI pada 2026 masih jauh dari target 50 perusahaan, dengan hanya 7 perusahaan yang melantai hingga akhir Juli. Kondisi ini mendorong BEI mempertimbangkan revisi target di tengah volatilitas pasar. Namun, upaya meningkatkan jumlah IPO tetap perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, akuntabilitas emiten, dan perlindungan investor agar efisiensi pasar tidak mengorbankan kualitas perusahaan tercatat.

Baca selengkapnya
Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan
02 Jul 2026

Perubahan UU P2SK Disahkan, Keadilan Restoratif Kini Bisa Ditempuh hingga Tahap Persidangan

Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 17 Juni 2026. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif untuk perkara pidana di sektor jasa keuangan, sekaligus menata ulang kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca selengkapnya
KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK
02 Jul 2026

KPK Kejar Aset dan Aliran Dana Dua Anggota DPR dalam Dugaan Korupsi dan Pencucian Uang Dana Sosial BI dan OJK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan dugaan korupsi dan pencucian uang atas pengelolaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan dana tanggung jawab sosial (CSR) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2023. Hingga pertengahan 2026, penyidik memusatkan langkah pada penelusuran aliran dana dan penyitaan aset dua tersangka anggota DPR, sekaligus mendalami kemungkinan peran pejabat di BI dan OJK.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.