Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Keimigrasian
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:9
Tahun
:1992
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:31 Maret 1992
Tanggal Pengundangan
:31 Maret 1992
Tanggal Berlaku
:31 Maret 1992
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1992, LL SETNEG : 29 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/46601/uu-no-9-tahun-1992
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Imigrasi & Kewarganegaraan
Sub Subsektor
:
Lalu Lintas Keimigrasian Pengawasan & Penindakan Keimigrasian
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam Menanggulangi Persoalan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Abdul Hariss
WAJAH HUKUM Vol. 2 No. 1 2018
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v2i1.23
Detail Sumber

Stateless Person dalam tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional di Indonesia

Khalid, Fadjri, Ardianto, Budi
Uti Possidetis: Journal of International Law Vol. 1 No. 3 2020
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/up.v1i3.10873
Detail Sumber

Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Imigran Ilegal Kajian Hukum Keimigrasian

Unmehopa, Christiano K, Rehatta, Veriena Josepha Batseba, Leatemia, Wilshen
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 10 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i10.1956
Detail Sumber

Penegakan Hukum Keimigrasian Tenaga Kerja Asing Yang Non Prosedural

Natasya Carolina Hitipeuw, Arman Anwar, Veriana Josepha Batseba Rehatta
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 8 2023
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v3i8.1859
Detail Sumber

Pengaturan Tentang Visa Kunjungan dan Dampaknya Bagi Pekerja Yang Unprosedural

Firma Riza Aksamilani Soumena, Arman Anwar, Veriena Josepha Batseba Rehatta
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/tatohi.v2i4.1095
Detail Sumber

Sistem Pengawasan Bagi Orang Asing Yang Tinggal Di Indonesia Menurut UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Febriharini, Mahmuda Pancawisma, Nitinegoro, Benny Bambang Irawan, Krismiyarsi, Krismiyarsi
Spektrum Hukum Vol. 20 No. 2 2023
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/sh.v20i2.4455
Detail Sumber

STATUS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Febriansyah, Andhika, Jasmine, Jasmine
Spektrum Hukum Vol. 19 No. 1 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v19i1.2178
Detail Sumber

PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) SEBAGAI UPAYA PENANGGUHAN EKSEKUSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 118/Pdt.G/2020/PA.Kds)

Baiquni, Muhammad Iqbal, Fitra Islamy, Ilma Maulana, Latifiani, Dian
Spektrum Hukum Vol. 19 No. 1 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v19i2.2522
Detail Sumber

ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING

Ridho Sadillah Ahmad, Nabitatus Sa'adah
Spektrum Hukum Vol. 18 No. 1 2021
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v18i1.1286
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)

Pandu Pramono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 3 No. 2 2014
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v3i2.40490
Detail Sumber

FAKTOR TINDAK PIDANA OVERSTAY WNA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Yumna Khalikah Khalis, Budi Setiyanto, Diana Lukitasari
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 9 No. 3 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v9i3.47407
Detail Sumber

KEPEMILIKAN PROPERTI BAGI WARGA NEGARA ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

Khasanah, Dian Dewi
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 16 No. 1 2022
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/progresif.v16i1.2999
Detail Sumber

Berita Terkait

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.