Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

1. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, bahwa beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan,bahwa berdasarkan pertimbangan perlu membentuk UndangUndang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 2. Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 3. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:8
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:18 Maret 2015
Tanggal Pengundangan
:18 Maret 2015
Tanggal Berlaku
:18 Maret 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2015/NO.57, TLN NO.5678, LL SETNEG : 87 HLM
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Kepastian Hukum Syarat Mantan Narapidana Calon Anggota DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Artyo, Yovereld Alexetty, Salman, Radian
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 2 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022: Badan Peradilan Khusus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Yarni, Meri, Indara, Rona, Irwandi, Irwandi, Prasna, Adeb Davega, Juliani, Lauri
WAJAH HUKUM Vol. 8 No. 1 2024

Analisis Pemilihan Serentak Kepala Daerah 2024 Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia

Muslih, Muhammad, Somad, Kemas Abdul, Saputra, Warfian
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023

Kajian Kritis terhadap Pengaturan Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota di Indonesia Tahun 2020

M Muslih
WAJAH HUKUM Vol. 4 No. 1 2020

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia

Mhd Ansori
WAJAH HUKUM Vol. 3 No. 1 2019

KETERLIBATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM POLITIK

D, M Fadhlan Irfan
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 2 2021

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye

Darma, Yunes Prawira, Susi Delmiati, Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 4 2024

Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye

Yunes Prawira Darma, Susi Delmiati, Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 7 No. 4 2024

Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Bimo Fajar Hantoro
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 2023

Relevansi Gagasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jalur Perseorangan terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi

Yuniar Riza Hakiki
Undang: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 2020

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum

Allan Fatchan Gani Wardhana
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2018

KEBERADAAN POLITIK KEKERABATAN DALAM KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA

UMI Muslikhah
UIR LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 2022

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…