Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:8
Tahun
:1976
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:26 Juli 1976
Tanggal Pengundangan
:26 Juli 1976
Tanggal Berlaku
:26 Juli 1976
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1976, LL SETNEG : 2 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47213/uu-no-8-tahun-1976
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional

Vanessa Mathilde Harum, Nurul Syarifah
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1245
Detail Sumber

Upaya Penerapan Kerjasama Pengaturan Pengawasan Peredaran Narkotika Hasil Jakarta Concord Dari Indian Ocean Rim Association (IORA)

Mardenis, Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 8 No. 1 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/bt9v3a49
Detail Sumber

PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Rahman, Daeng
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 4 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.186
Detail Sumber

PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Daeng Rahman
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 4 2021
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.186
Detail Sumber

Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika

Larensius Arliman S
UIR LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 2020
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779
Detail Sumber

Decriminalizing Marijuana Use as an Alternative Medical Treatment

Guntara, Bima, Sambas, Nandang, Yanto, Oksidelfa
Sinergi International Journal of Law Vol. 2 No. 2 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.61194/law.v2i2.160
Detail Sumber

PIDANA MATI SEBAGAI SARANA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Joko Supriyanto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 4 No. 3 2015
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/recidive.v4i3.40749
Detail Sumber

PERTIMBANGAN HUKUM REHABILITASI KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Yunita Ramadhani
RechtIdee Vol. 14 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v14i1.4732
Detail Sumber

Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika Golongan Tiga Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan

imanuel, imanueljeremypane, Najemi, Andi, Munandar, Tri Imam
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 6 No. 3 2025
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/pampas.v6i3.48672
Detail Sumber

KEDUDUKAN PENGGUNA NARKOTIKA DAN KESIAPAN FASILITAS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (POSITION OF NARCOTICS USERS AND READINESS FOR REHABILITATION FACILITIES FOR DRUG ABUSERS NARCOTICS BY LAW NUMBER 35 OF 2009 ON NARCOTICS)

Harris Y. P. Sibuea
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 6 No. 1 2015
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v6i1.246
Detail Sumber

Pertanggung Jawaban Pidana BagiWarga Binaan Pemasyarakatan Yang Mengedarkan Narkotika Ke Dalam Lembaga Pemasyarakatan

Marpend, Deddy, Muslih, M, Zahman, Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 16 No. 2 2024
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v16i2.790
Detail Sumber

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)

Mustafa Nasution, Triono Eddy, Alpi Sahari
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 14 No. 1 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.280
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.