Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:8
Tahun
:1971
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:15 September 1971
Tanggal Pengundangan
:15 September 1971
Tanggal Berlaku
:15 September 1971
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1971, LL SETNEG : 18 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47564/uu-no-8-tahun-1971
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Energi dan Sumber Daya Mineral
Subsektor
:
Migas
Sub Subsektor
:
Hulu Migas
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KELEMBAGAAN PENGELOLA MINYAK DAN GAS BUMI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012)

Ganesha Patria Wicaksono
Yuridika Vol. 30 No. 1 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v30i1.4897
Detail Sumber

Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi Bersubsidi

Sihaloho, Tiara Miranda Br, Sitompul, Roswita, OK Isnainul
UNES Journal of Swara Justisia Vol. 9 No. 1 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31933/6t4h9p78
Detail Sumber

Pengembangan dan Perkembangan Pemikiran Hukum Pertanian di Indonesia

Tristam Pascal Moeliono, Koerniatmanto Soetoprawiro
Undang: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 2020
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.3.2.409-440
Detail Sumber

Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah Dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi

Abdul Rokhim
RechtIdee Vol. 12 No. 1 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v12i1.2854
Detail Sumber

PERBANDINGAN ANTARA PRODUCTION SHARING CONTRACT COST RECOVERY DAN GROSS SPLIT DALAM USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA

Elisha Floriantina, Yudho Taruno Muryanto
Privat Law Vol. 9 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.20961/privat.v9i1.29216
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 669/PID.SUS/2014/ PN.BLB Dihubungkan Dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Juhara, Yusup
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 2018
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v1i1.935
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 669/PID.SUS/2014/ PN.BLB Dihubungkan Dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Yusup Juhara
Pemuliaan Hukum Vol. 1 No. 1 2018
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.30999/jph.v1i1.935
Detail Sumber

Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pertashop)

Dewi Rumaisa, Zaki Fathullah, Alvin Adi Nugraha
Notaire Vol. 5 No. 2 2022
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36462
Detail Sumber

Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan

Wahyu Yun Santoso, Adrianto Dwi Nugroho
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 21 No. 3 2009
13 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16281
Detail Sumber

Keadilan Bagi Investor Dalam Penerapan Skema Gross Split Pada Bidang Usaha Hulu Minyak aan Gas Bumi di Indonesia

Saputra, Angga
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 2 2025
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.15539897
Detail Sumber

BANYAKNYA PENJUALAN BBM DENGAN MENGGUNAKAN POM MINI TANPA DILENGKAPI IZIN DI KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Fatimah Asyari, Haris Suyanto dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 2019
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v4i2.4501
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENIMBUNAN DAN PENJUALAN BBM BERSUBSIDI

Sitompul, Ozi Suhendra, Lubis, Syaddan Dintara
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24269/ls.v8i1.8266
Detail Sumber

Berita Terkait

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin
11 Sep 2026

Menguji Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Tanpa Izin

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) masih menjadi persoalan serius meskipun telah diatur melalui regulasi perizinan dan sanksi pidana. Permasalahan PETI tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga pengawasan, faktor sosial ekonomi, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, pemberantasannya membutuhkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagaimana terlihat dalam penanganan PETI di Desa Saripi, Kabupaten Boalemo.

Baca selengkapnya
Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi
03 Sep 2026

Ambisi Energi Bersih di Tengah Tantangan Regulasi

Pemerintah meluncurkan proyek PLTS 100 GWp sebagai bagian dari transisi energi, dengan kebutuhan sekitar 24.000 hektare lahan dan investasi lebih dari Rp1.000 triliun. Besarnya skala proyek menuntut kesiapan regulasi, penyediaan lahan, jaringan listrik, serta mekanisme pembiayaan yang jelas agar target pembangunan dapat tercapai.

Baca selengkapnya
Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar
02 Jul 2026

Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka Pungli Perizinan Tambang, Kejati Sita Rp2,36 Miliar

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Kepala Dinas ESDM Jatim bersama dua bawahannya sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar dalam penerbitan izin pertambangan dan air tanah, dengan barang bukti yang disita mencapai sekitar Rp2,36 miliar. Memasuki pertengahan Juni 2026, penyidik membuka peluang tersangka baru dan mengisyaratkan perkara dapat melebar ke instansi lain.

Baca selengkapnya
Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah
02 Jul 2026

Kasasi Ditolak, Harvey Moeis Dipastikan Jalani 20 Tahun Penjara di Kasus Timah

Perkara korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022 resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah Mahkamah Agung menolak seluruh kasasi para terdakwa pada 9 Desember 2025. Dengan kerugian negara sekitar Rp300 triliun, terpidana utama Harvey Moeis dipastikan menjalani 20 tahun penjara dan sudah dieksekusi sejak Juli 2025.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.