Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:7
Tahun
:1987
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:19 September 1987
Tanggal Pengundangan
:19 September 1987
Tanggal Berlaku
:19 September 1987
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1987/ No. , TLN NO.3362, website dpr.go.id : 7 HLM
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hak Kekayaan Intelektual
Sub Subsektor
:
Regulasi Pokok Hak Kekayaan Intelektual Tata Laksana Hak Kekayaan Intelektual
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta

Asrika Fazlia, Shelly, Suryahartati, Dwi, Naili Hidayah, Lili
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 2022

Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Erika Natalina Br Ginting, Yetniwati Yetniwati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN PEMILIK LISENSI REKAMAN BERDASARKANUNDANG- UNDANG TENTANG HAK CIPTA

Prawitri Thalib
Yuridika Vol. 28 No. 3 2013

Hak Cipta dalam Pandangan Kiai Pesantren: Respons dan Pendapat tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan

Nur Shoib
Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2019

Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta

Hanafi Amrani
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 2018

Penjualan Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT) Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Aryani Mustika Permatasari, Lava Jamrud Ibrahim, Vinsensius Raynaldo
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 01 2023

PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG HAK CIPTA DALAM BENTUK PEMBAJAKAN CAKRAM OPTIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 935/Pid.Sus/2013/PN.Dps)

Vianita Dwitasari, ' Rofikah
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol. 3 No. 3 2014

Dampak Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Industri Asuransi di Indonesia

Siahaan, Ester Debora, Sitorus, Olivia Aurora, Napitupulu, Diana R.W.
Rechtsnormen Vol. 4 No. 1 2025

Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Penggandaan Fonograf Lagu Skj.88. Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomer 35/ Perdata Sus-Hak Cipta/2021/Pn-Jakarta Pusat

Putri, Suci Ananda Mulyadi, Suharna, Moh. Asep, Herawati, Tuti
Rechtsnormen Vol. 4 No. 1 2025

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA SOSIAL BERDASAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Alvi Sadewo, Muhammad, Kholil, Munawar
Privat Law Vol. 9 No. 2 2021

PROBLEMATIKA HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

Kurnia Prihantiwi, Lidwina Tessa, Pujiyono, ,
Privat Law Vol. 8 No. 2 2020

Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Atau Musik Yang Dibawakan Oleh Ovent Organizer Untuk Kepentingan Komersial

Yambormias, Merlinda Tabita, Kuahaty, Sarah Selfina, Balik, Agustina
PATTIMURA Law Study Review Vol. 2 No. 1 2024

Berita Terkait

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…