Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1976

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:7
Tahun
:1976
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:17 Juli 1976
Tanggal Pengundangan
:17 Juli 1976
Tanggal Berlaku
:17 Juli 1976
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1976, LL SETNEG : 2 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47212/uu-no-7-tahun-1976
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Monika Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 2 No. 2 2011
16 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v2i2.213
Detail Sumber

Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Timor Leste Menurut Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste Tahun 2002

klaudio klaudio, I Made Suwitra
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 1 2017
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22225/jhp.4.1.2017.42-49
Detail Sumber

Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perbatasan Wilayah Darat Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dengan Timor Leste)

Juniza Indah Setiawati, Rizky Eka Nur Oktaviyani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 4 No. 2 2023
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v4i2.233
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.