Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1970

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Penghapusan Pengadilan Landreform
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:7
Tahun
:1970
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:31 Juli 1970
Tanggal Pengundangan
:31 Juli 1970
Tanggal Berlaku
:31 Juli 1970
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1970, LL SETNEG : 3 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47624/uu-no-7-tahun-1970
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Kekuasaan Kehakiman
Sub Subsektor
:
Mahkamah Agung & Peradilan Umum Lembaga Peradilan Khusus
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA

Ropei, Ahmad, Dini, Hakimah Nurazmina
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 6 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v6i1.27462
Detail Sumber

PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PELAKSANAAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA

Ropei, Ahmad, Dini, Hakimah Nurazmina
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 6 No. 1 2024
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.15575/vh.v6i1.27462
Detail Sumber

LAND REFORM MELALUI PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (KAJIAN YURIDIS TERHADAP UU NO. 56/PRP/ TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN)

Sulasi Rongiyati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 4 No. 1 2013
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v4i1.200
Detail Sumber

Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan Terhadap Sengketa Pertanahan di Indonesia

Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, Sudirman, Lu, Girsang, Junimart
Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 2024
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.52947/morality.v10i1.465
Detail Sumber

PENERAPAN HUKUM TERHADAP KETIDAKHADIRAN TERGUGAT HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ( Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt)

Kondios Mei Darlin Pasaribu
Law_Jurnal Vol. 2 No. 1 2021
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.46576/lj.v2i1.1452
Detail Sumber

REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DALAM MENDUKUNG PROGRAM REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN SUMBAWA

Sapriadi Sapriadi
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 2 2015
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i8.218
Detail Sumber

LAND REDISTRIBUTION OF THE OBJECT LANDREFORM IN SUPPORT PROGRAM REFORMA AGRARIAAGRARIAN REFORM PROGRAMME IN THE DISTRICT SUMBAWA

SH, Sapriadi,
Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol. 3 No. 8 2015
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.12345/ius.v3i8.218
Detail Sumber

Akar Konflik Pertanahan di Indonesia

Maharani Nurdin
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 2 2018
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.35706/positum.v3i2.2897
Detail Sumber

Implikasi Keberadaan Reforma Agraria dalam Menekan Konflik Agraria di Indonesia

Yoseva Pratiwi Simamora
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 6 No. 9 2025
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1153
Detail Sumber

Tinjauan Kritis Urgensi Pembentukan Pengadilan Agraria : Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum

Ahmad Bilaldzy, Relys Sandi Ariani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3 No. 9 2022
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.56370/jhlg.v3i9.311
Detail Sumber

Berita Terkait

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit
08 Okt 2026

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Kontrak Kerja Dibatasi dan Alih Daya Dipersempit

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Aturan ini membatasi masa perjanjian kerja waktu tertentu paling lama dua tahun dengan dua kali perpanjangan dan mempersempit alih daya menjadi lima jenis jasa penunjang.

Baca selengkapnya
DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.