Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1947

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar jo. pasal 1 dari Peraturan No. 2 tanggal 10 Oktober 1945, yang sampai sekarang berlaku ialah susunan pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan Hindia Belanda sesudah dirobah dengan peraturan-peraturan Jepang. Menurut pasal 3 ayat 1 dari Osamu Seirei tanggal 14 Januari 1944 pengawasan atas pengadilan-pengadilan di pulau Jawa dan Madura sebagaimana termaksud dalam pasal 157 Reglement op de Rechterlijke Organisatie dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan-Pengadilan Pemerintah Balatentara yang ada dalam daerah kekuasaannya. Akibat aturan itu ialah, bahwa kini pengawasan dalam hal melakukan keadilan bagi daerah tersebut di atas terserah kepada kebijaksanaan 3(tiga) buah badan pengadilan(di Jawa), yang masing-masing bekerja sebagai badan pengadilan yang tertinggi. Di daerah luar tanah Jawa (Sumatera) pun keadaannya sama dengan itu. Keadaan semacam itu merugikan, baik terhadap persesuaian dalam melakukan keadilan, maupun berhubung dengan tujuan kearah Negara kesatuan. Berdasarkan pasal 24 Undang-undang Dasar, terdirilah sebuah Mahkamah Agung, yang susunannya harus diatur dalam Undang-undang. Mahkamah Agung masih terlepas kedudukannya, artinya tiada bersangkutan dengan badan-badan pengadilan yang sampai sekarang diteruskan bekerjanya berdasar pasal II Aturan peralihan Undang-undang Dasar jo. pasal 1 Peraturan No. 2 tersebut di atas. Kekuasaan Mahkamah Agung, demikian pula susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman lain-lain(sebagaimana yogiyanya untuk Republik Indonesia), masih harus diatur dalam sebuah Undang-undang tersendiri untuk menjalankan pasal 24 Undang-undang Dasar. Mengadakan Undang-undang sebagai yang diharuskan itu, memakan waktu yang lama, sekalipun sekedar hanya untuk mengatur kekuasaan lengkap dari Mahkamah Agung sendiri sahaja. Sebaliknya kini sudah sangat terasa, bahwa pengawasan dalam hal melakukan keadilan di seluruh daerah Republik Indonesia harus dipegang oleh satu badan pusat kehakiman. Mahkamah Agung adalah satu-satunya badan kehakiman untuk itu, kekuasaan ini termuat dalam pasal 2 dari Undang-undang menyerupai maksud pasal 157 Reglement op de Rechterlijke Organisatie. Tentang Kejaksaan Agung dalam Undang-undang Dasar tiada penetapan sama sekali, sedang menurut pasal 5 Osamu Seirei tanggal 14 Januari 1944 Sihoobutyoo dan kemudian menurut pasal 2 Osamu Seirei no. 49 tanggal 8 Nopember 1944 Gunseikanbu. Tianbutyoolah yang menjalankan pekerjaan Kejaksaan Agung, di pulau Jawa dan Madura. Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia dan dimasukkannya jawatan Kejaksaan kembali ke dalam lingkungan Kementerian Kehakiman menurut Maklumat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1945, belum pula pekerjaan termaksud ditegaskan. Oleh karenanya perlu diadakan dasar hukum(wettelijke grondslag) untuk sebagian kekuasaan Jaksa Agung, yang perlu segera ditegaskan. Juga selayaknya diadakan aturan pengawasan atas para Jaksa dan polisi-pengusut perkara(rechtspositie). Pemutusan perselisihan sebagaimana termaksud dalam pasal 162 Reglement op de Rechterlijke Organisatie dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta(pasal 3 ayat 2 dari Osamu Seirei tanggal 14 Januari 1944). Berhubung dengan uraian di atas, hal sedemikian itu sudah tidak pada tempatnya lagi. Tambahan pula karena Pengadilan Tinggi Jakarta masih bertempat kedudukan dalam kota Jakarta, pada dewasa ini tidak mudah perhubungannya dengan badan-badan pengadilan lainnya. Pekerjaannya ini juga sudah seyogiyanya diserahkan kepada Mahkamah Agung, yang kini sudah dapat menjalankannya. Kekuasaan ini termuat dalam pasal 5 dari Undang-undang. Tentang perselisihan antara pengadilan biasa dan pengadilan tentara sudah diatur dalam pasal 6 dari Undang-undang no. 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara.