Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 2024

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dan gangguan dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Seiring dengan kepentingan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, Indonesia menjalin kerja sama di bidang pertahanan yang merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federatif Brasil diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters) telah ditandatangani pada tanggal 5 April 2017 di Rio de Janeiro, Brasil, yang selanjutnya disebut Persetujuan, perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi muatan dalam Persetujuan antara lain:
a. ruang lingkup kerja sama mencakup:
1. pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat tinggi termasuk otoritas militer dan sipil dari masing-masing Kementerian Pertahanan Para Pihak;
2. pertemuan antarinstitusi pertahanan dan militer;
3. peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada institusi pertahanan kedua Pihak melalui pendidikan dan pelatihan;
4. pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang operasi militer dan intelijen militer serta hal penggunaan peralatan militer asing dan nasional, demikian juga dalam hubungannya dengan operasi pemeliharaan perdamaian internasional;
5. berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi di berbagai bidang terkait pertahanan, melalui pertukaran informasi, saling kunjung, dan inisiatif lainnya yang menjadi kepentingan bersama yang saling menguntungkan bagi Kementerian Pertahanan kedua negara;
6. peningkatan kerja sama industri pertahanan yang merupakan kepentingan bersama kedua Pihak, terutama di bidang peralatan dan jasa, dukungan logistik, ekspor bidang pertahanan, transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, dan pemasaran bersama; dan
7. bekerja sama dalam bidang pertahanan dan militer lainnya yang menjadi kepentingan bersama kedua Pihak;
b. pedoman prinsip dan tujuan yang relevan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pelaksanaan Persetujuan;
c. pengaturan keuangan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
d. pelindungan informasi rahasia yang berasal dari Persetujuan;
e. penyelesaian sengketa yang timbul dari Persetujuan;
f. status personel yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan;
g. protokol tambahan dan perubahan yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan; dan
h. ketentuan mengenai pemberlakuan dan pengakhiran Persetujuan.