Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1989

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Paten
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:6
Tahun
:1989
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:01 November 1989
Tanggal Pengundangan
:01 November 1989
Tanggal Berlaku
:01 Agustus 1991
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LL SETNEG : 56 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/37565/uu-no-6-tahun-1989
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Hukum, HAM, dan Yustisi
Subsektor
:
Hak Kekayaan Intelektual
Sub Subsektor
:
Regulasi Pokok Hak Kekayaan Intelektual Tata Laksana Hak Kekayaan Intelektual
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Hak Atas Aksesibilitas Obat Paten Bagi Masyarakat

Lidya Shery Muis
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i1.259
Detail Sumber

Prinsip Small Claim Court (SCC) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)

Rani Pajrin
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.47
Detail Sumber

HAK ATAS AKSESIBILITAS OBAT PATEN BAGI MASYARAKAT

Muis, Lidya Shery
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 1 2019
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i1.259
Detail Sumber

PRINSIP SMALL CLAIM COURT (SCC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (Fokus Kajian HPRINSIP SMALL CLAIM COURT (SCC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (Fokus Kajian Hak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)ak Merek, Hak Cipta dan Hak Paten)

Pajrin, Rani
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 2019
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v1i2.47
Detail Sumber

Politik Hukum Undang Undang Paten: Perbandingan Indonesia dan Jepang

Triganda Sayuti, Ageng, Windarto, Windarto, Pahlefi, Pahlefi, Naili Hidayah, Lili
Recital Review Vol. 6 No. 1 2024
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/rr.v6i1.31612
Detail Sumber

Perlindungan Masyarakat Adat Terhadap Penggunaan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional Dalam Invensi Perspektif Traktat Internasional Wipo 2024

sari, Mieke yustia, Cita Yustisia Serfiyani, Yatini, Masda Agatha Sari
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 19 No. 1 2025
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.33019/vkkmw351
Detail Sumber

Dampak Hukum Penghapusan Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Legal Impact of Abolishing Article 20 of Law No. 13 of 2016 on Patent)

Trias Palupi Kurnianingrum
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 13 No. 1 2022
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v13i1.2967
Detail Sumber

PELINDUNGAN PATEN MELALUI PATENT COOPERATION TREATYDAN REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PATENT PROTECTION THROUGH PATENT COOPERATION TREATY AND REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY)

Novianti Novianti
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 8 No. 2 2017
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v8i2.1071
Detail Sumber

ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HAK PATEN OLEH NOKIA TERHADAP OPPO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Fitri Yani, Fani Budi Kartika, Muhammad Ihsan, Tonna Balya, Mujib Medio Annas
LEX JUSTITIA Vol. 6 No. 2 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22303/lj.6.2.2024.130-142
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HAK INOVASI: TELAAH UNDANG-UNDANG PATEN MELALUI LENSA EFISIENSI EKONOMI

Tauratiya, Tauratiya, Anwar, Reski, Ekaningsih, Lailasari
Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Vol. 6 No. 02 2025
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.794
Detail Sumber

Kedudukan Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Hak Paten

I Nyoman Mahendra Guna, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Aditya Mantara Putra
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 2022
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.55637/juinhum.3.3.5787.423-428
Detail Sumber

TRANSFORMASI DI BIDANG TEKNOLOGI DAN PERDAGANGAN DI TENGAH KEKUATAN GLOBAL

M Iqbal Wibisono
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 4 No. 1 2006
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.56444/hdm.v4i1.358
Detail Sumber

Berita Terkait

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo
07 Okt 2026

DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Paripurna Kedelapan, Kamis (1/10/2026). Persetujuan tersebut menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto tertanggal 30 September 2026, dan pelantikan dijadwalkan di Istana Negara pada hari yang sama.

Baca selengkapnya
Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara
25 Sep 2026

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi Usai Vonis Turun Jadi 9 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook, dari sepuluh tahun menjadi sembilan tahun penjara, sekaligus menurunkan kewajiban uang pengganti dari Rp809,59 miliar menjadi Rp548,76 miliar.

Baca selengkapnya
ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI
18 Sep 2026

ShopeePay Beri Cashback QRIS hingga Rp100 Ribu di Tengah Kebijakan MDR 0 Persen BI

ShopeePay memberi cashback saldo hingga Rp100.000 untuk pembayaran QRIS pada 1 September–31 Oktober 2026. Promo ini berjalan di tengah kebijakan MDR 0 persen BI. Usaha mikro sudah bebas MDR untuk transaksi hingga Rp500.000 sejak 1 Desember 2024 berdasarkan Surat Deputi Gubernur BI Nomor 26/3/KEP.DpG/2024. Mulai 1 Oktober 2026, pembebasan diperluas ke semua kategori merchant untuk transaksi sampai Rp100.000.

Baca selengkapnya
Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang
16 Sep 2026

Antam Minta Kewajiban Lapor Data Transaksi Emas ke DJP Berlaku Setara bagi Semua Pedagang

PMK 8/2026 mewajibkan PT Emas Antam Indonesia melaporkan data penjualan emas dan perak, termasuk identitas pembeli, kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR pada 15 September 2026, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Untung Budiharto, mengusulkan agar kewajiban itu juga dikenakan kepada pedagang emas lain karena khawatir pembeli pindah ke pedagang yang tidak wajib melapor.

Baca selengkapnya
Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026
15 Sep 2026

Purbaya Diberhentikan, Suahasil Nazara Dilantik Jadi Menkeu Berdasarkan Keppres 97/P Tahun 2026

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya di Istana Negara pada Senin (14/9/2026), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Pergantian di tengah masa jabatan ini menjadi sorotan hukum tata negara karena bersandar pada hak prerogatif Presiden dan dilakukan tanpa penyebutan alasan resmi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.