Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1968

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:6
Tahun
:1968
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:03 Juli 1968
Tanggal Pengundangan
:03 Juli 1968
Tanggal Berlaku
:03 Juli 1968
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1968/No.33, TLN NO.2853, LL : 7 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/49144/uu-no-6-tahun-1968
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI MELALUI PERATURAN PRESIDEN NO. 26 TAHUN 2010 PADA INDUSTRI EKSTRAKTIF

Dian Purnama Anugerah, Yuniarti Yuniarti
Yuridika Vol. 25 No. 1 2010
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v25i1.184
Detail Sumber

Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia

Mufarrijul Ikhwan
RechtIdee Vol. 9 No. 2 2014
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.21107/ri.v9i2.407
Detail Sumber

KEPASTIAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Handayani, Pristika, Sakti, Indra
PETITA Vol. 5 No. 1 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.33373/pta.v5i1.5527
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI PERUSAHAAN YANG DITERBITKAN OLEH BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS) TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR

SYEHNI RIZKY PUTRA ABADI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2014
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i1.6448
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI PERUSAHAAN YANG DITERBITKAN OLEH BADAN USAHA MILIK SWASTA (BUMS) TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR

RIZKY PUTRA ABADI, SYEHNI
Novum : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2014
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v1i1.6448
Detail Sumber

Peran Notaris dalam Penyelenggaraan E-RUPS pada Perseroan Terbatas Tertutup: Tinjauan Hukum Bisnis

Mohammad, Duiddo Imaani
Notaire Vol. 8 No. 1 2025
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ntr.v8i1.66034
Detail Sumber

Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas

Devi, I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara, Priyanto, I Made Dedy
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 4 2024
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.56393/nomos.v4i4.2402
Detail Sumber

PELAKSANAAN PERIZINAN TENAGA KERJA ASING MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DAERAH (THE IMPLEMENTATION OF THE FOREIGN LABOR PERMITS THROUGH THE REGIONAL ONE STOP INTEGRATED SERVICES)

Monika Suhayati
Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Vol. 8 No. 1 2017
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.22212/jnh.v8i1.937
Detail Sumber

Status Hukum Alih Fungsi Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Menjadi Wilayah Pertambangan

Albert Albert
Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 2021
19 Peraturan Terhubung DOI: 10.52947/morality.v7i2.233
Detail Sumber

Pemberdayaan Hukum dan Kebijakan Pertanahan sebagai Upaya Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar

Mr. Arba, Mr. Sahnan, Wiwiek Wahyuningsih
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 22 No. 1 2010
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16216
Detail Sumber

Reorientasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Maswah, Eris Zanatul, Afrizal, Rafli, Sundawi, Sabina, Apriliani, Syifa
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol. 3 No. 1 2025
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.5281/zenodo.15286855
Detail Sumber

Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbritase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)

Yacob Rihwanto
Lex Renaissance Vol. 1 No. 1 2016
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/JLR.vol1.iss1.art7
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.