Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2015

Abstrak Peraturan

1. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional,bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 3. PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM)

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:5
Tahun
:2015
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:10 Maret 2015
Tanggal Pengundangan
:10 Maret 2015
Tanggal Berlaku
:10 Maret 2015
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LL SETNEG : 4 HLM
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri

Gagas Dwi Aji Prasetyo
UNISKA LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 2021

SINKRONISASI REGULASI PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DESA DALAM UPAYA PEMBINAAN TATA KELOLA ADMINSITRASI BIROKRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG -UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Wijayanto, Terry Okta, Zainuddin, Muhammad, Karina, Aisyah Dinda
Semarang Law Review Vol. 2 No. 2 2021

Kewenangan Penjabat Negeri Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Saniri Negeri Laha Kaba Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah

Koranelao, Abdul Latif, Nendissa, Renny Heronia, Soplanit, Miracle
PATTIMURA Law Study Review Vol. 1 No. 2 2023

Independensi dan Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas dalam Bidang Perbankan di Indonesia

Fransisca, Lydia
Notary Journal Vol. 4 No. 2 2024

Kecurangan KERANGKA YURIDIS STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD DALAM PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GORVENANCE DI KABUPATEN MALANG : -

Solehuddin, Solehuddin, Bagaskoro , Ladito Risang, Arrsa , Ria Casmi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 2 2023

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERATURAN DESA YANG MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN MATERIL DALAM PROSEDUR PEMBUATANYA

Oktarina, Evi
Justici Vol. 17 No. 1 2024

PENANGANAN PELANGGARAN SERTA PERAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI PENCIPTA IKLIM KONDUSIF DEMOKRASI DALAM PENYELENGARAAN PEMILU

Suhendar, Suhendar, Rachmi Kusumah, Riva
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 1 2020

PENANGANAN PELANGGARAN SERTA PERAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI PENCIPTA IKLIM KONDUSIF DEMOKRASI DALAM PENYELENGARAAN PEMILU

Suhendar, Suhendar, Rachmi Kusumah, Riva
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 1 2020

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…