Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1975

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:5
Tahun
:1975
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:24 November 1975
Tanggal Pengundangan
:24 November 1975
Tanggal Berlaku
:24 November 1975
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1975/ No.39, TLN NO. 3064, LL SETNEG : 7 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47405/uu-no-5-tahun-1975
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Keabsahan Pengusulan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haya

Zain Arifin Hatuluayo Selano, Sherlock Halmes Lekipiouw, Miracle Soplanit
PATTIMURA Law Study Review Vol. 1 No. 2 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.47268/palasrev.v1i2.12047
Detail Sumber

ANALISIS YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Putra, Melandrie Rizky, Masnun, Muh. Ali
Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.2674/novum.v0i0.58424
Detail Sumber

RECALL ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA

Ni’matul Huda
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 23 No. 3 2011
15 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16169
Detail Sumber

ANALISIS TERHADAP PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN OLEH MAJELIS ADAT ACEH

Setyowati, Yanna Galuh, Aprilya, Tarissa, Faldy, Akhsal Rico
Law Journal Vol. 4 No. 1 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.32767/lajour.v4i1.99
Detail Sumber

Politik Hukum Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara

Haryanti, Amelia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 19 No. 3 2022
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.54629/jli.v19i3.936
Detail Sumber

PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MENURUT QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT DAN ADAT ISTIADAT (Studi Penelitian Gampong Blang Talon Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)

Azwa Reza, Rizka, Akli, Zul, Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 2023
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.12926
Detail Sumber

Beberapa Masalah Muatan Materi UU No. 22 Tahun 1999 dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sudi Fahmi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 8 No. 16 2001
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.20885/iustum.vol8.iss16.art7
Detail Sumber

Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi Dalam Mendukung Harkamtibmas

Ma’arif, Samsul, Sudarmanto, Kukuh, Sofyan, Syafran, Soegianto, Soegianto
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 2024
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.26623/jj.v2i2.8372
Detail Sumber

PENGATURAN DESA DALAM PERSPEKTIF LAW AS AN ALLOCATIVE SYSTEM

andin sofyanoor
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 2 2014
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.25041/fiatjustisia.v8no2.293
Detail Sumber

KONSTITUSIONALITAS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Ismail Aris, Irfan Amir, Septian Amrianto
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 4 No. 2 2019
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.35673/ajmpi.v4i2.436
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.