Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1962

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Bentuk
:Undang-undang
Nomor
:5
Tahun
:1962
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:14 Februari 1962
Tanggal Pengundangan
:14 Februari 1962
Tanggal Berlaku
:14 Februari 1962
Status
:Tidak Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1962/ No. 10, TLN NO. 2387, LL SETNEG : 20 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/50675/uu-no-5-tahun-1962
Sektor
: Data tidak tersedia
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

“KERUGIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH”

Jaidun, S.H, Tumbur Ompu Sunggu
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 2016
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v8i2.159
Detail Sumber

“PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM MENGAUDIT KEUANGAN NEGARA PADA PDAM KOTA SAMARINDA”.

Rustiana, S.H, Jaidun, S.H., M.H
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 2015
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v7i1.143
Detail Sumber

Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014

Fauzi Syam, Elita Rahmi, Arsyad Arsyad
Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 2018
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/ujh.1.2.295-322
Detail Sumber

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAKAN PILKADES DESA SIDOMUKTI KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH

Hasan Hamid
Supremasi Hukum Vol. 16 No. 01 2020
11 Peraturan Terhubung DOI: 10.33592/jsh.v16i1.718
Detail Sumber

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN MELALUI PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DEBITOR (SID) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Hana Tria Sefiyanti
Spektrum Hukum Vol. 13 No. 1 2016
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.35973/sh.v13i1.1140
Detail Sumber

Law Konstruksi Badan Usaha Milik Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah: BUMD

muhtadli subandi
Progressive Law Review Vol. 5 No. 01 2023
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.36448/plr.v5i01.76
Detail Sumber

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah Status menjadi Perumda atau Perseroda

Ainiyyah, Gadis Raynita
Notary Law Journal Vol. 1 No. 2 2022
12 Peraturan Terhubung DOI: 10.32801/nolaj.v1i2.22
Detail Sumber

EFEKTIVITAS PERUMDA AGRO SUKABUMI MANDIRI DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUKABUMI

Wida Ibrahim, Anna Fitria Agustina
Mimbar Administrasi Mandiri Vol. 20 No. 1 2024
1 Peraturan Terhubung DOI: 10.37949/mimbar201116
Detail Sumber

(Studi Deskriptif Mengenai Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kepada Pelanggan Di Kota Sukabumi)

M. Sauki, Rinrin Nuraeni
Mimbar Administrasi Mandiri Vol. 19 No. 2 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.37949/mimbar19284
Detail Sumber

KONTRUKSI YURIDIS BADAN USAHA MILIK DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Sigit Sumadiyono, Triamy Rostarum
Legalitas: Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/legalitas.v10i1.153
Detail Sumber

Politik Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Kegiatan Bisnis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Sri - Widiyastuti
Law and Justice Vol. 4 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v4i1.8050
Detail Sumber

POLITIK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM KEGIATANBISNIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Widiyastuti, Sri -
Law and Justice Vol. 4 No. 1 2019
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.23917/laj.v4i1.8050
Detail Sumber

Berita Terkait

Belum ada berita terkait untuk peraturan ini.
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.