Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1946

Dalam umumnya maksud undang-undang ini ialah untuk menetapkan tarip dari opsenten yang telah berlaku tiap-tiap tahun pajak sejak tahun 1942. Berhubung dengan keadaan keuangan Negeri, maka belum ada alasan untuk mengubah itu.

Selain dari itu, maka untuk tahun pajak 1945/1946 dipandang perlu diadakan aturan istimewa untuk golongan kaum buruh, yang lebih dari golongan-golongan lain menjadi korban dari tingginya harga-harga dan sangat beratnya penghidupan yang menjadi akibatnya.

Aturan Istimewa ini terutama bermaksud agar supaya tindakan-tindakan Pemerintah untuk memperbaiki nasib kaum buruhnya (dengan menambah belanjanya dll.) tidak buat sebagian besar dihilangkan lagi oleh kewajiban membayar tambahan pajak yang terlau berat. Maksud ini dapat dicapai dengan tidak melakukan ketetapan tambahan menurut pasal 75 Ordonansi Pajak Pendapatan 1932.

Pasal tersebut sebetulnya berdasar atas fikiran, bahwa wajib-pajak yang dalam tahun yang jalan mendapat penghasilan lebih banyak dari pada penghasilan tahun yang lalu (menjadi dasar pajaknya tahun yang jalan), menyimpan sebagian dari penghasilan yang lebih itu untuk membayar tambahan pajaknya. Dalam keadaan yang telah terjadi dalam tahun-pajak 1945/1946 sampai sekarang "tabungan untuk pajak" itu satu hal yang mustahil, oleh karena dengan tambahan penghasilan itupun kebutuhan hidupnya masih belum dapat dicukupi, sehingga pada permulaan tahun pajak-baru ini kaum buruh yang demikian dapat ketetapan pajak untuk tahun baru, 1946/1947, yang sudah tinggi + tambahan ketetapan tahun yang lampau, 1945/1946, sedang penghasilan dalam tahun j.l. semua telah habis.

Buat pemilik perusahaan dll. aturan istimewa ini tidak beralasan, sebab yang bersangkutan keadaannya pada umumnya lebih kuat dari kaum buruh, dan kelebihan penghasilan itu, jika perusahaannya diatur secara "bedrijfeconomisch", tetap berada dalam perusahaan itu dalam salah satu rupa (uang kontan, stock atau barang kapital).

Untuk membatasi dalam hal wajib-pajak mempunyai beberapa macam sumber penghasilan, maka ditetapkan, bahwa yang dapat pembebasan dari fasal 75 itu ialah wajib-pajak yang untuk 90% atau lebih dapat penghasilan dari perburuhan.

Menurut perhitungan, maka aturan istimewa ini tidak akan mengurangkan penghasilan Negara dibandingkan dengan tahun pajak yang lampau oleh karena dalam umumnya ketetapan pajak pendapatan kaum buruh untuk tahun 1946/1947 akan jauh lebih dari tahun pajak 1945/1946 berhubung dengan lebih tingginya upah dalam masa 1 April 1945 s/d 31 Maret 1946 dibandingkan dengan upah dalam masa 1 April 1944 s/d 31 Maret 1945.