Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2007

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea (Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea)
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:42
Tahun
:2007
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:23 Oktober 2007
Tanggal Pengundangan
:23 Oktober 2007
Tanggal Berlaku
:23 Oktober 2007
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN.2007/NO.126, TLN NO.4771, LL SETNEG : 4 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/39967/uu-no-42-tahun-2007
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Luar Negeri
Subsektor
:
Perjanjian Internasional Ekstradisi
Sub Subsektor
:
Ratifikasi & Aksesi MOU & Perjanjian Bilateral Penyerahan Buronan Mutual Legal Assistance
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

URGENSI KETENTUAN ZONASI PASAR TRADISIONAL DENGAN PASAR MODERN PADA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2010 DALAM ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oemar Moechtar
Yuridika Vol. 26 No. 2 2011
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.20473/ydk.v26i2.269
Detail Sumber

Asas Proporsional dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Waralaba

Deva, Adam, Rosmidah, Rosmidah
WAJAH HUKUM Vol. 7 No. 2 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1224
Detail Sumber

MLA IN CRIMINAL MATTERS AS ASSET RECOVERY’S TOOL

Ahmad Sobari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 26 No. 2 2014
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22146/jmh.16049
Detail Sumber

PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE BEBEK PAK NDUT DI KOTA SAMARINDA MENURUT HUKUM PERDATA

Ekawati, Ekawati
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 2019
2 Peraturan Terhubung DOI: 10.31293/lg.v4i2.4459
Detail Sumber

PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Rona Sahati, Nabella, Alam, Kodrat
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v6i2.123
Detail Sumber

PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Rona Sahati, Nabella, Alam, Kodrat
Jurnal Yustitia Vol. 6 No. 2 2020
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.31943/yustitia.v6i2.123
Detail Sumber

Fungsi Prospektus Penawaran Waralaba dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia

Fisiliya Aricka Yuliyarsih
JURNAL RECHTENS Vol. 2 No. 2 2013
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36835/rechtens.v2i2.83
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI KONDOTEL JIMBARAN VIEW BALI YANG TELAH MENERIMA PENYERAHAN UNIT KONDOTEL DAN TELAH MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM PENGEMBANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Monica Sondang Odilia Adi, Susilowati Suparto, Betty Rubiati
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 1 2021
7 Peraturan Terhubung DOI: 10.23920/jphp.v3i1.671
Detail Sumber

Merger dalam Perspektif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999

Sudjana Sudjana
Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 1 2016
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.35706/positum.v1i1.499
Detail Sumber

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN FRANCHISE (WARALABA)

Nila Trisna
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1 2018
5 Peraturan Terhubung DOI: 10.35308/jic.v2i1.547
Detail Sumber

PENGKAJIAN DAMPAK REGULASI RUU EKSTRADISI TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA: PENGKAJIAN DAMPAK REGULASI RUU EKSTRADISI TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA

Alvon Christiano
Dialogia Iuridica Vol. 11 No. 2 2020
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.28932/di.v11i2.2262
Detail Sumber

Berita Terkait

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional
03 Sep 2026

Tak Lagi Terbatas Enam Kategori: Ambiguitas Persetujuan DPR atas Perjanjian Internasional

Ketidakjelasan kriteria perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR pasca Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 muncul karena perluasan kriteria berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 belum disertai parameter konkret. Persoalan ini turut berdampak pada pengesahan perjanjian perdagangan internasional. Diperlukan fleksibilitas dan pendekatan strategis dalam menentukan perjanjian yang wajib memperoleh persetujuan DPR.

Baca selengkapnya
Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN
02 Jul 2026

Tinggal Indonesia yang Tersisa, RI Percepat Keanggotaan HCCH di Antara Negara ASEAN

Indonesia berada di ambang menjadi anggota penuh Hague Conference on Private International Law (HCCH) setelah mengesahkan Statuta HCCH lewat Perpres No. 98 Tahun 2025. Pemerintah kini menyiapkan penyampaian keanggotaan resmi melalui Kementerian Luar Negeri sekaligus membidik aksesi Konvensi Layanan 1965 dan Konvensi Pengambilan Bukti 1970 untuk memperkuat kepastian hukum perdata dan komersial lintas negara.

Baca selengkapnya
Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko
24 Jun 2026

Indonesia Tarik Pulang Buronan Red Notice Lewat Ekstradisi dari Maroko

Polri melalui Divisi Hubungan Internasional berhasil memulangkan Michael Steven, bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dari Kerajaan Maroko. Pemulangan ini dilakukan melalui mekanisme ekstradisi karena yang bersangkutan berstatus buronan Interpol Red Notice. Setibanya di Indonesia, Michael langsung ditahan oleh Bareskrim Polri untuk diperiksa terkait dugaan kejahatan pasar modal dan pencucian uang. Perkara tersebut diduga merugikan investor hingga sekitar Rp337,4 miliar.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.