Nullam dignissim, ante scelerisque the is euismod fermentum odio sem semper the is erat, a feugiat leo urna eget eros. Duis Aenean a imperdiet risus.

Contact Info

Get A Quote

Memuat Data Peraturan...

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979

Abstrak Peraturan

Data tidak tersedia

Tentang
:Kesejahteraan Anak
Bentuk Peraturan
:Peraturan Perundang-undangan
Instansi / Pemrakarsa
:Indonesia, Pemerintah Pusat
Otoritas
:Data tidak tersedia
Bentuk
:Undang-Undang
Bentuk Singkat
:UU
Nomor
:4
Tahun
:1979
Tempat Penetapan
:Jakarta
Tanggal Penetapan
:23 Juli 1979
Tanggal Pengundangan
:23 Juli 1979
Tanggal Berlaku
:23 Juli 1979
Status
:Berlaku
Bahasa
:Bahasa Indonesia
Lokasi
:Pemerintah Pusat
Sumber
:LN. 1979/ No. 32, TLN NO. 3143, LL SETNEG : 5 HLM
URL Sumber
:https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979
Status Verifikasi
:
Belum diverifikasi
Sektor Utama
:
Sosial, Perempuan, & Anak
Subsektor
:
Pemenuhan Hak Anak
Sub Subsektor
:
Perlindungan Anak Peradilan & Kesejahteraan Anak
Dokumen (Lampiran)
: Unduh Dokumen Asli

Peraturan Terkait

Belum ada peraturan terkait untuk data ini.
Isi pasal belum tersedia!
Silahkan dapatkan data pasal disini

Paper Terkait

Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Akibat Putusnya Perkawinan

Fakri Putra, M., Triganda Sayuti, Ageng
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 3 2023
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v4i3.12628
Detail Sumber

Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Riza Amina Harkaz Ritonga, Isran Idris, Dwi Suryahartati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16003
Detail Sumber

Pelaksanaan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Lolanda Sinaga, Umar Hasan, Permono Permono
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.8934
Detail Sumber

Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak

Yunita Ajeng Fadila, Khayatudin
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 2022
6 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.563
Detail Sumber

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BAGI ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR

ERLY PANGESTUTI
Yustitiabelen Vol. 6 No. 1 2020
3 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v6i1.221
Detail Sumber

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERADILAN DI PENGADILAN NEGARI TULUNGAGUNG

SURJANTI
Yustitiabelen Vol. 5 No. 1 2019
8 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v5i1.211
Detail Sumber

ULTRA PETITA” DALAM PENETAPAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK DALAM MENJAMIN HAK-HAK ANAK

Donny Ramadhan
Yustitiabelen Vol. 3 No. 1 2017
10 Peraturan Terhubung DOI: 10.36563/yustitiabelen.v3i1.132
Detail Sumber

KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM

H. Saripudin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2010
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i2.196
Detail Sumber

KAJIAN TERHADAP PERDA BERMASALAH DARI SUDUT PANDANG HAM

H. Saripudin
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 2010
20 Peraturan Terhubung DOI: 10.24903/yrs.v2i2.105
Detail Sumber

Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris

Teddy Prima Anggriawan
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 3 No. 1 2021
4 Peraturan Terhubung DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.272
Detail Sumber

Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Akibat Perceraian dengan Alasan Salah Satu Orang Tua Pindah Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PTA. PAL)

Zainurrohman, Zainurrohman, Tri Budiman, Nanang, Nofitasari, Solehati
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 2023
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v2i2.2419
Detail Sumber

Mewujudkan Model Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai Upaya Mencegah Pekerja Anak di Sektor Pertanian

laily mufid, firda
Welfare State Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 2022
9 Peraturan Terhubung DOI: 10.56013/welfarestate.v1i1.1552
Detail Sumber

Berita Terkait

Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?
03 Sep 2026

Satu Pintu untuk Korban Kekerasan akan Menjadi Solusi atau Sekadar Sistem Baru?

Pemerintah mengembangkan layanan satu pintu bagi perempuan dan anak korban kekerasan melalui program percontohan di DKI Jakarta. Dengan prinsip one service journey dan one case owner, sistem ini diharapkan menyederhanakan layanan dari pengaduan hingga pemulihan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada koordinasi dan integrasi antarinstansi agar korban tidak kembali terbebani birokrasi.

Baca selengkapnya
Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya Terima Restitusi Rp30 Juta, Hak Korban Kini Bisa Ditegakkan Paksa
02 Jul 2026

Anak Korban Kekerasan Seksual di Aceh Jaya Terima Restitusi Rp30 Juta, Hak Korban Kini Bisa Ditegakkan Paksa

Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengeksekusi pembayaran restitusi Rp30 juta kepada seorang anak korban kekerasan seksual pada 23 Juni 2026, sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Calang yang telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya (executable), bukan sekadar imbauan moral terhadap pelaku.

Baca selengkapnya
Media Sosial Jadi Pintu Awal Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan di Ruang Digital Kini Diperketat
02 Jul 2026

Media Sosial Jadi Pintu Awal Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan di Ruang Digital Kini Diperketat

Data terbaru dari daerah menunjukkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak bermula dari perkenalan di media sosial. Temuan ini memperkuat urgensi penegakan rezim perlindungan anak di ruang digital. Kerangka hukumnya, yakni PP Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Nomor 17 Tahun 2025) dan aturan pelaksananya (Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026), kini mewajibkan platform membatasi akses anak di bawah 16 tahun serta menjalankan sederet kewajiban perlindungan. Platform yang lalai menghadapi sanksi dan risiko reputasi.

Baca selengkapnya
Memuat konsolidasi…
Peta Hukum dapat menghasilkan kekeliruan. Verifikasi setiap sitasi dan informasi hukum sebelum digunakan.